Berpolitik Adalah Pilihan Bijak Bagi Buruh Indonesia

Wakil Presiden DPP FSPMI Obon Tabroni

KORANPERDJOEANGAN.COM - Pesta demokrasi di Indonesia berupa pemilihan anggota legislatif tinggal menghitung hari (9 April 2014), tak ketinggalan caleg buruh pun ikut terlibat didalamnya. Bagaimana kesiapan caleg buruh dalam pileg 2014 ini, berikut wawancara lengkap dengan Obon Tabroni, Wakil Presiden DPP FSPMI dengan wartawan KP, Sayed Masykur.
Mengapa buruh harus berpolitik, bisa anda jelaskan?
Secara garis besar saat ini gerakan buruh terbagi menjadi dua model gerakan, pertama gerakan sosial ekonomi, yaitu berjuang meningkatkan kesejahteraan buruh namun terkonsentrasi dalam ruang lingkup pabrik atau internal, seperti pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), peningkatan upah, perbaikan jaminan sosial namun hanya dilakukan dalam lingkup internal (pabrik) melalui konsep, lobi dan aksi, sehingga hasilnya tidak maksimal. Ini terjadi karena gerakan model seperti ini melupakan proses politik, padahal seluruh kebijakan terkait perburuhan lahir dari sebuah proses politik. Sedangkan model gerakan buruh yang kedua kebalikan dari model yang pertama yaitu gerakan sosial politik, gerakan buruh yang terkonsentrasi kepada lingkup eksternal atau hanya fokus kepada proses politik dan mengabaikan lingkup internal. Dari gerakan buruh model kedua inilah banyak melahirkan orang-orang yang duduk di parlemen dan mengatasnamakan buruh tapi sebenarnya yang bersangkutan tidak murni berasal dari klas buruh. Sehingga ada beberapa anggota dewan legislatif yang mengklaim mewakili buruh tapi nyatanya mereka tidak mengerti sepenuhnya permasalahan buruh yang sebenarnya.
Lebih jelasnya?
Kenyataan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya perjuangan buruh dibidang sosial ekonomi tidak bisa dipisahkan dari perjuangan dibidang sosial politik, keduanya terkait erat. Secara sosial politik gerakan buruh harus berjuang dengan maksimal, salah satunya dengan cara memperjuangkan wakil buruh agar terpilih menjadi anggota legislatif. Dengan harapan, mereka-mereka yang terpilih ini bisa mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro buruh, misalnya kenaikan upah dan lainnya. Selanjutnya secara sosial ekonomi buruh juga berjuang agar kebijakan pro buruh tersebut bisa direalisasikan hingga ketingkat pabrik, melalui PKB dan lainnya, bukan hanya sekedar “macan kertas”. Hal inilah yang menjadi alasan bagi FSPMI mengintruksikan anggotanya untuk berpolitik.
Ini bukan kali pertama wakil buruh ikut meramaikan Pileg, dan menurut pengalaman-pengalaman sebelumnya persentase caleg buruh yang terpilih menjadi anggota legislatif masih sangat kecil. Bagaimana persiapan caleg buruh dalam menghadapi pileg 2014 ini?
Benar sekali,  berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya FSPMI melakukan perubahan strategi demi mensukseskan caleg-calegnya. Pertama sekali kita lakukan sosialisasi di pabrik-pabrik akan pentingnya politik bagi buruh, kita berikan pemahaman kepada setiap anggota bahwa kesejahteraan kaum buruh terkait erat dengan proses politik. Kita juga beberkan realitas keterpurukan nasib buruh selama ini terjadi akibat ketiadaan wakil buruh yang berintegritas di parlemen, jangan heran jika kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini merupakan kebijakan yang pro pemilik modal. Bukan rahasia umum, jika saat ini mayoritas wakil rakyat diparlemen merupakan wakil yang mewakili pengusaha.
Jika memang demikian, berarti buruh wajib mempunyai wakil di Parlemen?
Benar sekali, maka setelah kita yakin anggota paham akan hal ini, kita memasuki proses kedua, yaitu memperkenalkan kepada anggota caleg-caleg buruh berdasarkan daerah pemilihannya. Sebagai catatan penting, setiap caleg yang kita rekomendasikan tentunya sudah melalui beberapa tahapan seleksi guna mendapatkan caleg-caleg buruh yang representatif dan berintegritas. Kegiatan pengenalan ini pun kita lakukan dari satu pabrik ke pabrik lainnya.  Intinya semua proses ini kita lakukan di pabrik, dengan tujuan membangun keakraban antara caleg dan konstituennya sekaligus menghilangkan sekat pemisah yang mungkin ada antara elit buruh dengan “akar rumputnya”, antara pemimpin buruh dengan anggotanya.
Apa jaminannya para caleg yang terpilih ini nantinya tidak “berkhianat” kepada konstituennya?
Tentu kemungkinan ini selalu ada. Untuk mengecilkan resiko ini maka seperti yang saya katakan tadi, setiap caleg yang kita rekomendasikan sudah melalui proses penyaringan yang ketat, menyangkut masalah komitmen dan integritasnya. Pun demikian para caleg tersebut tersebut kita ikat dengan kontrak politik berikut sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Kita akui kontrak politik sekalipun tidak menjamin 100 %, tapi seperti penjelasan saya sebelumnya, dengan segala resiko inilah saat yang tepat bagi buruh untuk berpolitik.
Caleg buruh diusung dari lintas partai, bagaimana mengatasi kemungkinan terjadinya perpecahan?
Kemungkinan terjadi perpecahan jelas ada, tapi kita secara kontinyu selalu memberikan pemahaman bahwasanya partai itu merupakan alat dan bukan tujuan, mengingat sistem demokrasi di Indonesia mengharuskan demikian. Diatas semua itu kepentingan organisasi yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan buruh lainnya harus menjadi hal utama bagi setiap caleg buruh yang terpilih nanti. Integritas setiap caleg akan memainkan peranan penting guna menghindari terjadinya perpecahan, makanya sedari awal kita sudah melakukan seleksi ketat untuk mendapatkan caleg buruh yang berintegritas.
Ada lagi yang ingin anda sampaikan?   
Terakhir saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh kaum buruh akan pentingnya buruh berpolitik. Berdasarkan pengalaman saya akhir-akhir ini, banyak terjadi perubahan strategi pengusaha dan pemerintah dalam menghadapi perjuangan gerakan buruh. Diantaranya aparat keamanan dilapangan semakin repsresif, para pengusaha mulai menggunakan preman-preman bayaran, dan pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan kaum buruh. Menghadapi perubahan strategi ini maka gerakan buruh juga harus mengimbangi dengan melakukan hal yang sama yaitu perubahan strategi perjuangan, yaitu terjun langsung dalam kancah politik. Berangkat dari realitas ini maka keharusan buruh berpolitik merupakan sebuah pilihan bijak bagi buruh Indonesia.

Read More

Koperasi Dibuat Jadi Kapitalis Sejak Era Soeharto

Logo Koperasi ( image : google )

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinilai pengamat justru akan mendorong koperasi menjadi lebih kapitalis dan tidak otonom. Undang-undang ini akan membuat kerja koperasi akan terhambat dan kehilangan jati diri. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, mengatakan sudah sejak zaman Presiden Soeharto, koperasi dibuat menjadi lebih kapitalis.
“Sudah dari zaman Soeharto sudah dijinakkan, koperasi tidak bisa apa-apa lagi,” ia mengatakan ketika dihubungi Tempo, Kamis, 29 Mei 2014. (Baca juga: UU 17 Tahun 2012 Bikin Koperasi Hilang Jati Diri )
Revrisond menambahkan, koperasi di negara lain di dunia jauh lebih berkembang dan setara dengan perusahaan swasta. Koperasi di luar negeri menghimpun serikat pekerja dan tidak diintervensi oleh jabatan-jabatan fungsional dalam perusahaan. “Saat ini koperasi tumbuh jadi koperasi fungsional, misalnya koperasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,” jelas Revrisond.
Menurut Revrisond, koperasi seharusnya tidak tertutup untuk pemilik modal atau saham tertentu. Sebaiknya, koperasi memang bersifat terbuka dan sukarela untuk para pekerja, konsumen koperasi, dan pemasok. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 27 ayat 1 disebutkan, syarat keanggotan koperasi primer yakni mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi.
“Itu artinya, anggota memiliki kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi, distribusi, atau pekerjaan dan profesi,” ungkapnya.
Setelah melalui proses panjang, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu lalu mengabulkan gugatan judicial review atas sejumlah pasal Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dengan putusan tersebut, maka Undang-Undang 17 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku dan sementara untuk mengisi kevakuman digunakan lagi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (Lihat juga: MK Batalkan Undang-Undang Perkoperasian)
“Sistem ekonomi Indonesia bukan sistem yang sepenuhnya liberal,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam pembacaan putusan pada sidang di MK pada Rabu, 28 Mei 2014. Sejumlah pasal diduga mengusung semangat kapitalisme yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip koperasi. Sebagai salah satu orang yang kuat menentang Undang-Undang 17 Tahun 2012, Revrisond menegaskan agar pemerintah segera menyusun undang-undang perkoperasian yang baru yang tetap mengacu pada jati diri koperasi.

Read More

Mari Bicara Idiologi

Suasana Deklarasi Rumah Indonesia (Jum`at, 9 April 2014)

Suasana Deklarasi Rumah Indonesia (Jum`at, 9 April 2014)

Idiologi KSPI adalah Pancasila. Titik!
KSPI bukan penganut paham sosialis. Bukan organisasi kiri. Tidak belebihan jika kemudian setiap langkah dan keputusan yang diambil terinspirasi dari sila-sila yang yang ada didalam Pancasila. Didalam beberapa kesempatan, Presiden KSPI Said Iqbal pun menegaskan jika KSPI memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin keadilan itu menjadi milik semua orang. Bukan hanya segelintir orang. Dan ketika berbicara tentang keadilan sosial, saya kira itu adalah intisari dari Pancasila.
Untuk memperjuangkan apa yang dicita-citakan, KSPI menggunakan strategi KLAP: Konsep – Loby – Aksi, yang kemudian ditambahkan dengan strategi Politik. Ketika ada yang mengajarkan agar KSPI menggunakan cara-cara konfrontasi dan pertentangan kelas, tentu saja organisasi ini tidak menerima.
Strategi KLAP dipergunakan KSPI dengan penuh kesungguhan. Sebagai contoh, bersama-sama dengan element yang lain, KSPI mengkonsolidasikan kekuatan untuk memperjuangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Kita tahu, sikap inilah yang kelak melahirkan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS). Sebuah aliansi strategis yang membawa kelas buruh menjadi lebih terhormat dan disegani.
Awalnya, tidak sedikit yang mencibir. Bahkan terang-terangan meragukan kemampuan KSPI dalam melakukan konsolidasi gerakan. Dan kemudian sejarah mencatat, KAJS berhasil.
Keputusan untuk melakukan mogok nasional dua kali diambil oleh KSPI. Dengan segala resiko yang dihadapi. Mengabaikan tekanan dari banyak pihak yang menginginkan agar pemogokan dibatalkan.
Ketika memperjuangkan upah sektoral, ada juga yang menuding itu akan memecah belah buruh. Sebab bagi buruh, dimanapun mereka bekerja, kebutuhan hidupnya tetaplah sama. Tidak adil jika upahnya dibeda-beda. Tapi mereka lupa, realitasnya kemampuan perusahaan tidaklah sama. Tetapi KSPI tidak berkecil hati, ia tetap konsisten memperjuangkan upah layak.
Diluar itu semua, KSPI adalah organisasi yang independent. Setiap keputusan yang diambil oleh organisasi ini tidak ada yang dipengaruhi oleh pihak luar. Selalu didasarkan pada mekanisme yang telah ditetapkan dalam AD/ART. Keputusan untuk go politics – yang kemudian mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden RI – juga dilakukan melalui mekanisme Rapat Kerja Nasional. Ini bukan pribadinya Said Iqbal. Ini adalah strategi KSPI untuk memperjuangkan cita-citanya: membangun negara kesejahteraan (welfare state).
“Kita tidak bisa lepas dari penilain orang lain ketika berkiprah di ranah publik,” kata Said Iqbal, ketika siang itu kami ngobrol santai di Sekretariat DPP FSPMI.
Dengan kata lain, jika tidak ingin dinilai oleh orang, jangan bergerak ke ranah publik. Jangan melakukan apa-apa – tidurlah di rumah. Tentu saja, itu adalah sikap yang keliru. Karena jika serikat buruh hanya melulu bekerja ditingkat pabrik, maka ia tidak bisa berkonstribusi lebih besar untuk mengubah kebijakan negara. Kebijakan tentang jaminan sosial, upah, pendidikan, perumahan, semua itu adalah kebijakan publik. Pada titik ini, menjadi penting bagi kaum buruh untuk go politics.
Iqbal membantah jika keputusan untuk mendukung Prabowo disebut sebagai ambisi pribadi.
“Saya ingin mengatakan, kepentingan kita diatas segala-galanya,” ujarnya. Kemudian ia melanjutkan, “Ketika nanti Prabowo menang dalam Pilres, kemenangan itu juga sekaligus untuk memperjuangman kepentingan kaum buruh.”
Pendek kata, kalau 10 tuntutan tidak menjadi ukuran bagi kinerja Presiden, KSPI memastikan akan berada digaris depan oposisi. Dan itu sudah biasa dilakukan oleh organisasi ini.
KSPI memiliki gagasan dan cita-cita. Dan inilah cara organisasi ini memperjuangkannya: independent but not netral

Read More

Buruh Go Politik : Merebut Negara dimulai dari Merebut Rukun Warga ?

[Buruh Go Politik]: Dari Pabrik ke Publik
Bahwa perjuangan Buruh Go Politik tak berhenti dengan Lolosnya Caleg Buruh ke Parlemen.
Jika kita bersama rekan2 buruh bisa menduduk-kan wakil kita dari Buruh untuk menjabat Ketua RT, RW, ataupun Lurah sekali-pun maka akan semakin memudahkan juga perjuangan Buruh Go Politik kedepan.
Maka dari itu, dengan ini kami memohon doa dan dukungan dari segenap rakyat pekerja yang tinggal di Perumahan Permata Cikarang Timur, Desa.Jatireja Kec.Cikarang Timur, dukung dan pilihlah Calon Ketua RW.11 dari Buruh.
Nama Calon: Bung Slamet Maulana
Alamat: Perum PCT Blok C2/11, RT.005
Pekerjaan: PT.WICA Indonesia
Riwayat Organisasi:
- Anggota PUK SPAI FSPMI PT.Wica Ind.
- Relawan Buruh Go Politik Dapil VI
- Anggota Sejuta Relawan Bawaslu RI
- Mantan Pengurus RT.005
- Pengurus RW 11 Periode 2011-2014
Bagi rekan2 Buruh warga Perumahan Permata Cikarang Timur wajib Coblos dan Pilih Bung Slamet Maulana (Nomor Urut 1). Pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2014 jam 08.00 s/d jam 13.00.
Bagi rekan2 buruh yang lain, dapat berpartisipasi membantu akomodasi Kopi,Rokok (buat ronda warga dan kerja bakti), atau sumbangan berbentuk materi untuk akomodasi Potong Rumput Liar di perumahan, Beli Obat Foging, Beli Obat utk mematikan rumput liar di perumahan, dan akomodasi yang lain (seputar kegiatan pencalonan RW ini).
Bila berkenan menyumbang dalam bentuk Materi (transfer se-iklasnya, mau 10ribu, 20ribu atau berapapun pasti akan sangat berguna), bisa transfer ke [Dompet Peduli Buruh Go Politik]:
Rekening BNI :
0236-0580-77
Atas Nama Suryanih
Rekening BCA:
5220 32 4020
Atas Nama: NYUMARNO
Rekening CIMB NIAGA:
749-01-00150-11-3
Atas Nama: NYUMARNO
Total warga 600 KK (sekitar 1000 lebih suara). Ayo turut berpartisipasi, demi mensukseskan program Buruh Go Politik, dari Pabrik menuju Publik. Ini PENTING, yang akan kita menangkan Murni Calon dan Kader dari Buruh FSPMI, bukan orang lain. Wajib kita menangkan.
Terimakasih.
Sebarkan,
Salam Juang,
TIM PEMENANGAN
Nyumarno dan Relawan Dapil VI

Read More

Buruh Harus Waspada, Ketua Apindo Dukung Jokowi Jadi Capres !!

SBY - Jokowi _ Sofyan Wanandi ( www.intelijen.co.id )

Kabar tak sedap kembali menghampiri kaum buruh, ditengah hiruk pikuk pemilihan Presiden datang kabar tak sedap berupa dukungan Ketua Apindo terhadap calon Presiden Jokowi yang oleh buruh di juluki Bapak Upah Murah ( karena keputusanya menaikan upah DKI yang minim membuat kenaikan upah di Indonesia juga minim ).
Apakah ini artinya jika terpilih menjadi Presiden, rezim upah murah akan kembali berkuasa ??
Berikut Beritanya :
Ketua Apindo Dukung Jokowi Jadi Capres Asal Wapresnya Jusuf Kalla
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), Juli mendatang. Namun dengan catatan, Jokowi harus menggandeng Jusuf Kalla sebagai pasangannya.
Kendati demikian, Sofjan menegaskan dukungannya tersebut bukanlah sikap Apindo secara kelembagaan, melainkan hanya sikap pribadi. Baginya, sosok JK paling tepat untuk mendampingi Jokowi sebagai Calon Wakil Presiden. Hal itu bukan dikarenakan latar belakang JK sebagai pengusaha, melainkan pengalamannya dalam memimpin pemerintahan selamalimatahun kala masih bersanding dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
“Saya percaya bahwa JK paling baik, bukan karena dia itu pengusaha tapi kualitasnya. Jokowikanjuga pengusaha furniture, Prabowo pun begitu, punya usaha Kiani Kertas toh,” tambahnya.
“Saya tidak melihat kemungkinan itu akan terjadi. Setelah dipertimbangkan, mereka (Aburizal-Pramono) pasti kalah juga, jadi enggak akan maju. Makanya saya yakin Pilpres ini cuma satu putaran, dengan calon Jokowi dan Prabowo,” paparnya.
Apindo, kata Sofjan, akan berkomitmen membantu pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan pekerjaan buat rakyat. Pengusaha menurutnya akan menjadi tulang punggung bagi pembangunan esok, oleh karena itu perusahaan harus digerakkan untuk mau berinvestasi lebih banyak serta mendatangkan investasi dari luar. “Kita juga harus menjadi partner dengan tetap melibatkan pengusaha lokal untuk membangun sama-sama,” pungkasnya.

Read More

Hari ini FSPMI Bekasi Lakukan Pemilu

Muscab FSPMI Bekasi

Hari ini buruh metal yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia kabupaten dan kota Bekasi akan melakukan Pemilihan Umum ala buruh yaitu Musyawarah Cabang. Hajatan 4 tahunan buruh itu berfungsi untuk melakukan evaluasi kinerja kepengurusan selama 4 tahun dan juga merupakan ajang pemilihan pimpinan cabang daerah Bekasi.
Obon Tabroni :
Muscab adalah hajatan resmi setiap 4 tahun sekali , tempat kita evaluasi organisasi kita , tempat mengganti pengurus .sampaikan aspirasi kawan” lewat puk masing” kalau kritik organisai lewat fb sayang bangat pastinya tidak terdokumentasi hanya bertahan paling 2 hari , tidak ada notulen , tidak masuk dalam SK , belum tentu baca , lebih jantan karena kelihatAn orangnya ga sembunyi ,like bukan berarti suka atau paham , yg komentari usulan kita nyata setuju atau tidak setuju . Ga perlu cari wifi dan banyak kelebihan lain
Obon Tabroni :
kl di Jaman Suharto ada repelita sebuah acuan dlm membangun negara selama 5 tahun . Di fspmi pun ada fokus dlm membangun organisasi. Muscab 1 kita fokus pada konsolidasi , kaderisasi dan pengembangan. Muscab 2 pada eksistensi dan kemandirian Muscab 3 lalu fokus pada perjuangan baik internal maupun eksternal muscab besok masa tinggal landas . Bisa di analogikan strategi fspmi seperti menyiapkan kendaraan tuk berperang ,tahap awal beresin mesin kendaraan karena akan menempuh perjalanan jauh kasih aksesoris termasuk senjata ,didik sopir kenek , rapihkan dan didik penumpang setelah semua siap kita berangkat bersama bertempur , dalam perjalanan banyak penumpang liar mau ikutan termasuk ingin membajak , bukan hanya penumpang liar kita pun mesti melempar penumpang yg rese gangguin sopir atau mencoba membelokkan ke arah yg salah ,tujuan kita masih jauh dan peperangan baru dimulai

Read More

Tak Perlu Marah Hanya Karena Berbeda

Kawan-kawan yang baik, saya rasa kita tidak perlu marah hanya karena melihat sahabat atau teman dekat kita memiliki pilihan yang berbeda. Karena, memang, perbedaan adalah keniscayaan yang tak terbantahkan. Apalagi jika itu menyangkut pilihan politik. Selain soal Capres, saya rasa kita masih bisa bersepakat dalam banyak hal.
Perbedaan tidak harus menjadikan terbelah: ‘kita’ dan ‘mereka’.
Cukuplah kita menegaskan, ini sikap kami. Sambil terus mengorganisir dukungan. Memastikan bahwa cita-cita perjuangan itu bisa diwujudkan.
Pilihan kita memang tidak sempurna. Sebab jika engkau mencari yang sempurna, percayalah, itu tidak akan pernah ada.
Tetapi satu hal yang pasti, pilihan kita adalah yang paling ideal. Ideal sebagaimana kriteria yang telah kita sepakati. Ideal karena kita percaya, ia akan menjadi seperti yang kita minta. Ideal karena kita sendirilah yang menentukan standardnya. Bukan orang lain.
Dan jika kita percaya pilihan kita adalah yang terbaik, mengapa risau dengan yang orang lain pilih?
Dia yang sedang mencemoohmu, sesungguhnya sedang ragu dan galau dengan pilihannya itu. Bagaimana mungkin orang yang yakin dengan pilihannya sendiri melakukan cara-cara tidak terhormat untuk mempengaruhi? Cara-cara seperti itu hanya membuang-buang energi. Pun tidak akan mendapatkan simpati.
Saya percaya pada gerakan massa. Percaya bahwa perubahan akan terjadi jika ada organisasi yang mengupayakan perubahan itu, bukan individu yang bergerak. Disini, di FSPMI, saya merasakan bahwa gerakan itu adalah gerakan kita semua. Karena itulah, kita dikenal dengan satu komando. Ini menjadi bukti, bahwa gerakan kita bukan gerakan orang per orang. Ketika kemudian organisasi memutuskan untuk mendukung Prabowo – Hatta, saya pun mengambil tanggung jawab. Ikut mendukung apa yang sudah diputuskan oleh organisasi. (*)
Jadi, organisasi adalah kata kunci

Read More

Demi Upah Murah Samsung Bangun Pabrik lagi di Vietnam ?

Presiden KSPI Said Iqbal

Pihak serikat buruh di Indonesia mengaku sudah mengetahui dan tak kaget soal kabar produsen ponsel asal Korea Selatan, Samsung memilih membangun pabrik di Vietnam.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan salah satu karakter dari investasi Samsung adalah mencari negara dengan tingkat upah buruh murah.
“Samsung sudah dikenal sebagai salah satu investor yang membayar upah buruhnya dengan sistem upah buruh murah. Itu sudah terjadi di Korea Selatan dimana upah buruh Samsung jauh lebih murah dibandingkan investor produk serupa seperti LG, Toshiba dan lainnya,” kata Said kepada detikFinance, Jumat (30/05/2014).
Menurut Said, dibandingkan Indonesia, rata-rata upah buruh di Vietnam memang jauh lebih murah. Sebagai pembanding, upah minimum di DKI Jakarta saat ini Rp 2,4 juta/bulan, di Vietnam hanya Rp 1,9 juta/bulan.
“Jadi kita tidak kaget saat Samsung memilih Vietnam bukan Indonesia. Rata-rata upah buruh di Vietnam hanya Rp 1,9 juta/bulan kita di Jakarta Rp 2,4 juta/bulan. Prioritas Samsung memang mencari negara dengan upah buruh murah,” imbuhnya.
Said menambahkan, Samsung bisa saja berinvestasi di Indonesia yang mempunyai upah buruh murah seperti Semarang dan Boyolali (Jawa Tengah). Namun infrastruktur di kedua wilayah itu minim, maka Samsung tidak tertarik meskipun upah buruh di Semarang dan Boyolali jauh lebih rendah dari Vietnam.
“Yang pertama mereka investasi di Vietnam bukan hanya faktor upah itu yang harus diingat. Infrastruktur dan kemudahan pajak serta peraturan dan kepastian hukumnya juga insentif yang diberikan pemerintah kepada investor seperti pembebasan penggunaan tanah selama 100 tahun yang jadi penentu ketertarikan investor,” cetus Said.
Saat ini Samsung sudah dua punya pabrik ponsel besar di Vietnam. Kini, produsen elektronika asal Korea Selatan ini, kembali mengucurkan investasi senilai US$ 2 miliar atau di kisaran Rp 23,3 triliun.
Targetnya pabrik baru tersebut akan memproduksi lebih dari 40% smartphone Samsung. Samsung saat ini telah memiliki dua pabrik ponsel ukuran besar di utara Vietnam. Terdiri dari pabrik seharga US$ 2,5 miliar di propinsi Bac Ninh dan satu lagi pabrik di propinsi Thai Nguyen senilai US$ 1,2 miliar

Read More

Investasi baru sektor otomotif ,Peluang 70 ribu tenaga kerja

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat mengatakan bahwa terdapat lima merk industri otomotif yang baru berinvestasi di Indonesia dengan total nilai investasi sekitar 6,5 miliar dollar AS menyusul kebijakan Low Cost Green Car.
Menperin mengatakan, dari total investasi sektor otomotif tersebut, di antaranya ada sekitar lima industri perakitan mobil yang mengucurkan total investasi hingga 3 miliar dollar AS, sedangkan 80 industri komponen otomotif baru menanamkan investasi sebesar 3,5 miliar dollar AS.
“Jadi sekarang sudah terbangun pabrik perakitan baru dari lima merk. Lalu, kurang lebih terdapat 80 industri komponen yang mengikuti policy (LCGC) ini,” ujar Mohamad S Hidayat saat ditemui Antaranews.com di Jakarta, Rabu.
Dengan adanya investasi pabrik perakitan maupun pabrik komponen baru tersebut, setidaknya dapat menyerap hingga 70 ribu tenaga kerja di Indonesia.
“Untuk di pabriknya sendiri yang manufaktur itu menambah tenaga kerja hingga 30 ribu. Belum ditambah yang non manufaktur, itu distribusi, bengkel dan sebagainya, kurang lebih menyerap 40 ribu tenaga kerja,” kata Menperin.
Menurut Menperin, mobil dengan prototype LCGC ini mampu menghasilkan industri dalam negeri dengan pembangunan pabrik perakitan dan komponennya.
Meskipun Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri otomotif ini masih mencapai 80 persen, lanjut Menperin, namun pihaknya menargetkan dalam lima tahun ke depan penggunaannya bisa sempurna hingga 100 persen.
“Jadi kalau beberapa tahun lagi membicarakan mobil Indonesia, mungkin sudah 100 persen buatan lokal. Tidak sepert sekarang, masih banyak yang impor,” kata Menperin

Read More

Kekerasan Terhadap Buruh, Kontras Desak Polri Usut Aktor Intelektual

JAKARTA, Komisi Anti Kekerasan dan Orang Hilang (Kontras) desak kekerasan dan pembunuhan berencana yang menimpa 28 orang buruh di Bekasi saat Mogok Nasional diusut sampai pada aktor intelektual.
Kordinator Kontras Hariz Azhar mengungkapkan, kejadian yang menimpa 28 buruh di Bekasi itu murni merupakan tindakan pembunuhan berencana. Dia menjelaskan, dari 28 korban, 3 korban dalam keadaan kritis, dan 1 orang dalam kondisi nyaris meregang nyawa akibat pembacokan dibagian kepala dan diseret sejauh 30 meter. Menurutnya, dari data dan fakta-fakta yang dikumpulkan tim pencari fakta Kontras dapat dipastikan peristiwa tersebut merupakan pembunuhan berencana terstuktur dan sistematis.
“Dari luka korban, dan keterangan saksi dan fakta yang kita temukan. Jelas apa yang terjadi merupakan pembunuhan berencana,” ujarnya
Dia juga mengungkapkan, telah mengumpulkan fakta dan data mengenai keterlibatan Kapolres Kabupaten Bekasi dengan Apindo, Aspelindo dan Muspida. Menurutnya, data dan fakta tersebut dapat menyeret Kapolres Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah terbukti melakukan pembiaran terhadap pembunuhan berencana buruh di Bekasi dijerat secara hukum.
“Ini pembiaran, dan harus ada ketegasan hukum untuk mengusut tuntas kasus ini,” tandasnya.
Selain itu, dia juga telah mendapatkan bukti-bukti bahwa pelaku pembunuhan berencana yang merupakan preman, Pemuda Pancasila, dan Ormas lainnya difasilitasi oleh pengusaha yang saat ini dugaan mengarah Apindo dan Aspelindo, serta Bupati Bekasi terlibat. Sebab, telah ditemukan bukti rapat Muspida yang dihadiri Kapolres Bekasi, Apindo, Aspelindo, Bupati Bekasi.
“Bukti-bukti yang ada menunjukan mereka semua difasilitasi pengusaha (dugaan Apindo dan Aspelindo) terlibat,” terangnya.
Selain itu, dia juga mendapatkan bukti-bukti lain dimana Pemuda Pancasila pada 1 hari sebelum pembunuhan berencana terjadi, Pemuda Pancasila sudah berkumpul dan difasilitasi oleh Koramil Setu.
“Jadi sudah pasti tentara terlibat dalam hal ini,” tegasnya.
Sementara itu terkait dengan perkembangan kasus terakhir Hariz menyatakan, saat ini sudah dilaporkan pada Mabes polri sebanyak 7 laporan, Kompolnas, dan Komnas HAM. Menurutnya, dari fakta yang dia dapatkan ada dugaan Kapolres bekasi melakukan sabotase berupa penghianatan institusi, karena Polda sudah memerintahkan pengamanan aksi pada Kapolres. Sebab, surat peberitahuan aksi mogok nasional dan dialog dengan buruh mengenai aksi mogok nasional sudah disampaikan buruh kepada polda. Maka dari itu, lanjut dia Serta meminta Kapolres Kabupaten Bekasi dicopot dari Jabatannya karena telah terbukti melakukan pembiaran kekerasan yang menimpa buruh Bekasi.
“Ini ada penghianatan institusi, entah siapa yang berhianat. Polda atau Polres. Yang jelas Polres membantah perintah pengamanan dari polda,” tandasnya.
Dia juga memastikan, akan mendesak mabes Polri menyelidiki otak peristiwa kekerasan dan pembunuhan berencana ini. Sebab dia menghawatirkan bila aktor intelektual tidak dijerat secara hukum pristiwa yang membahayakan buruh akan terus terjadi.
“Tidak bisa hanya pelaku dilapangan saja yang ditangkap dan diadili. Aktor intelektualnya harus dijerat. Sebab dikhawatirkan bisa saja 4 orang pelaku yang saat ini dijebloskan polisi adalah peran pengganti,” ungkapnya
Saat ini perkembangan 4 orang yang dirawat intensif akibat pembunuhan berencana tersebut sudah dilaporkan Kontras Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), serta dalam pengawasan lembaga LPSK tersebut.

Read More

LBH Miliki Bukti Kuat Kekerasan Buruh Bekasi

Perwakilan Kontras, LBH dan Presiden KSPI menengok kondisi korban Pembacokan buruh ( foto : Herfin )

LBH Miliki Bukti Kuat Kekerasan Buruh Bekasi

Perwakilan Kontras, LBH dan Presiden KSPI menengok kondisi korban Pembacokan buruh ( foto : Herfin )

JAKARTA, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta menyatakan memiliki bukti rekaman pelaku tindak kekerasan terhadap buruh Bekasi pada saat mogok nasional (31/10).
Pengacara publik dari LBH Jakarta Maruli Rajagukguk mengungkapkan, dari rekaman video tersebut terlihat sejumlah orang menggunakan baju loreng warna oranye yang mirip dengan baju ormas Pemuda Pancasila. Dimana, mereka melakukan tindak kekerasan kepada buruh yang tengah berunjuk rasa menuntut kenaikan upah di Bekasi.
Dia menerangkan, aksi kekerasan tersebut merupakan rentetan dari intimidasi yang diterima buruh di sekitar Cikarang sejak Senin lalu dan aksi kekerasan tersebut murni percobaan pembunuhan berencana. Menurutnya, sejumlah orang yang diduga tergabung dalam ormas Pemuda Pancasila itu berupaya agar buruh tidak melakukan unjuk rasa dengan melakukan kekerasan dengan brutal.
“Sebenarnya intimidasi sudah dilakukan sejak Senin lalu, ketika buruh pertama kali unjuk rasa menuntut kenaikan upah. Mereka diteror dan puncaknya kemarin terjadi aksi kekerasan. Ormas ini diduga merupakan kelompok yang menjaga sejumlah pabrik di kawasan Cikarang,”kata Maruli
Maruli juga menyayangkan sikap polisi Kabupaten Bekasi yang melakukan pembiarkan para anggota ormas tersebut dimana mereka membawa golok dan juga balok dalam aksi unjuk rasa tersebut untuk melukai buruh yang tengah melakukan aksi. Dia menegaskan, polisi sengaja membiarkan massa yang diduga anggota Pemuda Pancasila itu membawa senjata tajam.
Dia menjabarkan bentrokan terjadi antara ormas Pemuda Pancasila dengan buruh FSPMI di depan PT Abacus di Kawasan Industri EJIP, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (31/10) pagi, sekitar pukul 08.00 WIB. Dalam aksi ribuan buruh menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR).
Akibatnya, delapan buruh luka-luka, dan dua orang luka bacok. Para buruh yang menjadi korban dilarikan ke rumah sakit untuk tindakan medis. Bentrokan tersebut, mengakibatkan sebanyak 18 sepeda motor rusak parah.
Dia menerangkan, perkembangan kasus kekerasan dan percobaan pembunuhan ini sudah dilaporkan pada Mabes Polri, Kompolnas, dan LPSK. Menurutnya, Kepolisian Jakarta juga sudah membenarkan aksi bentrokan tersebut antara buruh dengan Pemuda Pancasila.

Read More

Setelah 22 hari Mogok, Akhirnya Tuntutan Dipenuhi

Aksi mogok kerja buruh PT. Outdoor Footwear Network. Mayoritas adalah buruh perempuan.

KORANPERDJOEANGAN – Sekitar 500 dari 1.700 pekerja PT. Outdoor Footwear Network (PT. OFN) yang mayoritas pekerjanya perempuan melakukan aksi mogok kerja (4/3). Mogok ini terjadi setelah berulang kali berunding dengan manajemen perusahaan namun hasilnya nihil.
Menurut Desy, salah seorang pengurus serikat pekerja (PUK FSPMI) di perusahaan mengatakan tuntutan mereka sebenarnya sederhana dan tidak muluk-muluk, misalnya terkait hak-hak pekerja yang sudah diatur oleh Undang-Undang maka perusahaan wajib memenuhinya.
“Mogok ini kami lakukan akibat gagalnya perundingan, padahal tuntutan kami tidak muluk-muluk dan kami hanya meminta perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Masalahnya telah terjadi pelanggaran undang-undang di perusahaan ini, misalnya ada pekerja yang dikontrak berulang kali, jelas ini melanggar undang-undang ketenagakerjaan,” ungkap Desy.
Aksi yang awalnya berlangsung di dalam pabrik akhirnya dipindahkan keluar pabrik untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. PT. OFN yang beralamat di kawasan BIC blok H-11, Purwakarta merupakan pabrik pembuat sepatu outdoor dan safety dengan orientasi ekspor.
Menurut pihak serikat pekerja, saat aksi mogok kerja berlangsung beragam intimidasi mereka terima dari oknum manajemen perusahan, misalnya berupa sms yang berisi ancaman PHK. Namun pekerja tidak bergeming oleh intimidasi itu.
Dalam aksi mogok kerja yang berlangsung 22 hari ini, sempat terjadi 3 (tiga) kali perundingan namun hasilnya nihil. Bahkan surat anjuran dari Disnakertrans Purwakarta yang menghimbau perusahaan segera mengangkat para pekerja yang dilanggar haknya menjadi karyawan tetap ditanggapi dingin oleh manajemen perusahaan.
Hingga akhirnya, pihak serikat pekerja membawa kasus ini ke Dirjen Kemenakertrans RI di Jakarta. Menurut serikat pekerja setelah mereka melaporkan masalah ini ke Kemenakertrans RI, intimidasi yang mereka terima semakin besar, namun serikat pekerja memilih untuk bersabar dan tetap menunggu itikad baik manajemen membuka kembali perundingan. Mogok kerja pun terus berlanjut.
Setelah sekian lama akhirnya perundingan kembali dibuka dan menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu :
1. Management PT. OFN siap melakukan pengangkatan karyawan kontrak (PKWT) menjadi karyawan tetap, terhadap karyawan yang hak haknya sudah dilanggar oleh perusahaan, berjumlah 59 orang.
2. Untuk PKWT yang tidak dilanggar akan dilakukan seleksi pengangkatan menjadi PKWTT berdasarkan absensi dan kinerja. Jumlahnya diatas 1000 orang.
3. Dari pihak serikat pekerja juga sepakat mengakhiri mogok kerja dan mulai masuk kerja kembali tanggal 26 maret 2014.
Kepada KP, serikat pekerja PT. OFN (PUK SP AI FSPMI PT. OFN) mengatakan dengan dipenuhinya tuntutan pekerja, maka ini membuktikan walaupun mayoritas pekerja adalah perempuan tapi mereka membuktikan mempunyai kemampuan yang sama dengan pekerja laki-laki, khususnya dalam hal memperjuangkan hak-hak pekerjanya.

Read More

Uji Materi Soal Status Pekerja, MK Tolak Permohonan APINDO

hapus outsorsing ( image : tempo)

Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam perkara 96/PUU-XI/2013. Putusan tersebut dinyatakan MK dalam sidang pengucapan putusan, yang dipimpin Ketua MK, Hamdan Zoelva, Rabu (7/05/2014).
Menurut Mahkamah, Bahwa frasa “demi hukum” yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang dipersoalkan APINDO, yang mengatur perubahan tenaga kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau tenaga kontrak menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pegawai tetap, justru dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja/buruh maupun pengusaha.
Lebih lanjut terhadap dalil Pemohon yang mengatakan adanya multitafsir terhadap frasa “demi hukum” dalam pelaksanaannya di lapangan, baik dari perspektif pengusaha maupun pekerja/buruh dalam perkara tersebut, Mahkamah menilai persoalan itu merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang, bukan merupakan masalah hukum yang bersifat pertentangan norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Mahkamah berpendapat, jikalaupun terdapat ketidaktaatan salah satu pihak dalam pelaksanaannya sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang maka hal itu menjadi kewenangan pemerintah, khususnya yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan, yang salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan agar para pihak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU 13/2003. Lebih lanjut Mahkamah menyatakan, apabila terjadi perselisihan mengenai syarat-syarat tersebut yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di luar pengadilan maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan
Sebelumnya, Sofyan Wanandi, Ketua APINDO, bersama Suryadi Sasmita, Sekretaris Jenderal APINDO, mewakili APINDO mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas frasa “demi hukum” yang terdapat sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur syarat dan kondisi perubahan status pekerja PKWT/kontrak menjadi pekerja PKWTT/tetap. APINDO beranggapan frasa “demi hukum” dalam sejumlah pasal itu multitafsir dan merugikan pengusaha. APINDO dalam permohonannya meminta agar pekerja PKWT/kontrak yang telah bekerja lebih dari dua tahun tidak otomatis menjadi pekerja PKWTT/tetap.

Read More

Pengusaha terkaya di Indonesia Pecat 4900 buruhnya

ilustrasi pabrik rokok (image:google)

KSPI Kutuk PHK Massal PT HM Sampoerna
KSPI mengutuk keras rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 4900 buruh PT HM Sampoerna per 31 Mei 2014. Hal ini karena sudah puluhan tahun buruh rokok tersebut membesarkan perusahaan dan bahkan membuat keluarga HM Sampoerna menjadi kelompok orang terkaya di Indonesia.
Walaupun pabrik rokok ini sudah dijual ke perusahaan asing, maka keluarga HM Sampoerna wajib ikut bertanggung jawab agar PHK tersebut dibatalkan, jangan – jangan PHK 4900 buruh ini bagian perjanjian terselubung dengan pemilik baru setelah HM Sampoerna meraup keuntungan besar dari penjualan perusahaan tersebut.
Pemerintah harusnya bertindak tegas melalui anjuran Disnakaer setempat dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) wajib menolak permohonan PHK tersebut!, dan meminta pengusaha kembali berunding dengan serikat pekerja perusahaan untuk mencari jalan keluar menghindari PHK tersebut.
KSPI siap menggelar aksi solidaritas besar – besaran menolak PHK tersebut dan akan melakukan kampanye International melawan kebijakan perusahaan asing tersebut dan meminta Menakertrans serta Bupati untuk turun tangan langsung menghindari PHK ini, serta meminta Ketua Umum APINDO jangan asal bicara yang menyetujui penutupan perusahaan tersebut.
Terima Kasih
Said Iqbal
Presiden KSPI

Read More

PHK Sepihak, Buruh PT Iluva Gravure Industries Blokir Tol Cikopo

Aksi buruh PT Iluva Gravure Industries

Sebanyak 23 orang Pengurus dan Garda Metal PUK SPAI FSPMI PT Iluva Gravure Industries di PHK sepihak oleh pihak pengusaha. Pasalnya kesemua eksekutif PUK tersebut telah melanggar peraturan perusahaan. Ketika dikonfrontasi oleh pihak PUK dalam meeting tertutup, pihak pengusaha tidak bisa memberikan keterangan yang menguatkan alasan perusahaan.
Diduga kejadian ini merupakan buntut dari kejadian mogok spontan yang dilakukan oleh para pekerja pada tanggal 19 – 20 Maret 2014. Mogok yang dilakukan oleh para pekerja tersebut sesungguhnya hanya sebuah reaksi spontan dari sikap manajemen yang tidak mau berunding dengan pihak serikat pekerja mengenai masalah pengupahan di pabrik tersebut.
Hingga saat ini para pekerja di perusahaan tersebut belum mengalami kenaikan upah akibat gagalnya komunikasi dari kedua belah pihak. Pihak serikat pekerja sendiri sudah menempuh langkah Mediasi ke Disnaker Purwakarta terkait masalah pengupahan tersebut. Pada mediasi pertama yang dilakukan pada Kamis, 08 Mei 2014 tidak ada satu pun perwakilan dari pihak pengusaha yang hadir guna menyelesaikan masalah tersebut. Jelas sekali bahwa pihak pengusaha tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Ketika tim media FSPMI Purwakarta melakukan peliputan hari ini, terlihat banyak sekali aparat TNI dan Kepolisian yang berjaga-jaga baik didalam maupun diluar pabrik. Setidaknya ada 60 personil aparat yang ‘konon’ mengamankan pabrik dari ancaman mogok spontan yang akan dilakukan oleh pihak serikat pekerja. Keterlibatan aparat dalam kegiatan ketenagakerjaan mulai santer terjadi di perusahaan-perusahaan yang berdiri di Kab. Purwakarta. Tentunya ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pihak yang lebih tinggi agar undang-undang bisa ditegakkan dan berkeadilan.
Hingga berita ini diturunkan pihak serikat pekerja masih melakukan jalan negosiasi guna menyelesaikan masalah. Terbukti sudah bahwasanya kehadiran pihak aparat dalam urusan ketenagakerjaan adalah sebuah letensi berlebihan yang ditunjukkan oleh kaum kapital.
Perlu diketahui bahwasanya PT Iluva Gravure Industries berdiri dipinggir ruas jalan nasional yang merupakan ‘bottle neck’ lalu lintas nasional yang melalui pintu tol Cikopo. Jika kemudian kejadian ini berujung pada sebuah aksi, bukan tidak mungkin aksi buruh tutup tol jilid ke-2 akan terjadi.

Read More

Indonesia Perlu Pemimpin yang Berani Hapus Kartel

Para penganut paham neoliberalisme dapat dideteksi dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang mereka hasilkan dan telah berlangsung selama ini.
Ekonom senior Indonesia, Rizal Ramli, mencontohkan kebijakan impor berlebihan atas komoditas yang sebenarnya bisa diproduksi bangsa Indonesia. Impor komoditas pertanian seperti bawang misalnya telah membuat petani Indonesia kehilangan daya saing, harga jatuh. Parahnya, kondisi ini diciptakan oleh kartel yang didukung kebijakan pemerintah.
“Saat musim panen justru diadakan impor besar. Akibatnya harga jatuh, petani kehilangan semangat menanam, kemudian komoditas semakin langka, dan ini mendorong impor yang lebih besar lagi,” ujar tokoh perubahan nasional itu saat bersilaturahmi dengan pimpinan dan redaksi Harian Radar Tegal di kantor Radar Tegal Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Sabtu (5/4).
“Yang paling penting dihapus lebih dulu adalah kartel, diganti sistem tarif. Siapa saja boleh, tetapi petani tetap dilindungi. Perlu calon pemimpin yang berani melawan kartel,” sambung dia.
Calon Presiden paling ideal versi Lembaga Pemilih Indonesia ini menyatakan, pemerintah juga gagap dalam mendorong perkembangan industri pengolahan makanan. Indonesia punya potensi karena punya bahan pokok. Sayangnya tidak dikelola dengan baik.
Makanan kecil di supermarket dan waralaba, misalnya, kebanyakan produk impor. Padahal kualitas makanan kecil Indonesia juga baik, kelemahannya hanya pada kemasan saja.
Pemerintah, kata Rizal, seharusnya mendorong dengan membantu pelatihan membuat kemasan makanan yang menarik, serta menyediakan alat-alatnya.
“Ini sebenarnya tidak mahal, tetapi tidak dilakukan pemerintah,” tandasnya

Read More

Agenda Konsolidasi Presiden FSPMI

Berikut kami sampaikan rencana agenda konsolidasi dan kunjungan kerja DPP FSPMI bersama Presiden FSPMI :

Aksi Buruh

Hari & tanggal : Sabtu 24 Mei 2014
Waktu : 13:00 wib s/d Selesai
Tempat : PT Kepsonik Indonesia
Cikarang Selatan – Bekasi
Agenda :
- Strategi Perjuangan Upah 2015 & Jaminan Sosial ( Jaminan Kesehatan & Pensiun )
- Strategi Perjuangan 10 Tuntutan Buruh Kepada Capres
Terimakasih

Read More

Presiden FSPMI : Upah Naik, Produktivitas Juga Akan Naik

PRESIDEN KSPI/ FSPMI : Upah Naik, Produktivitas Juga Akan Naik
KSPI, Mengenai penjelasan mengapa tahun 2015 KSPI meminta kenaikan upah minimum 30% dan KHL 84 item.KSPI juga berpendapat,selain kenaikan upah, tentu produktivitas dan efisiensi kerja juga harus di tingkatkan, misal melalui pelatihan di internal perusahaan atau BLK pemerintah, dimana bagi pengusaha yang memberikan pelatihan kepada buruhnya maka akan dapat insentip pajak.
Misalnya : kenaikan upah minimum dalam 3 tahun signifikan karena faktor akumulasi dalam 20 tahun terakhir upah buruh murah sekali, jauh tertinggal dengan Thailand dan Philipina, sehingga begitu dirubah item KHL menjadi 60 item(sebelumnya 46 item) langsung terasa naiknya padahal masih tetap ada item KHL yang tidak rasional seperti dalam sebulan buruh hanya mengkonsumsi beras kualitas rendah 10 kg, ikan segar 5 potong, daging 0.75 kg dan tidak ada televise (untuk kebutuhan 3 tahun) atau pulsa SMS untuk komunikasi.
Itulah alasan kenapa upah naik signifikan. Tentu KSPI setuju produktivitas buruh harus ditingkatkan,tapi perlu diingat, bahwa keinginan meningkatkan produktivitas tidak bisa diminta hanya karena sudah menaikan upah minimum, tapi ada faktor lain juga yang harus dibenahi bila ingin meningkatkan produktivitas yaitu :
- Mengganti mesin – mesin tua dengan yang baru, banyak mesin – mesin tua di industri labour intensive Indonesia (tahun 70-80 an), para pengusaha tidak mencadangkan investasi untuk mesin baru jauh – jauh hari, tapi hanya berkutat upah murah saja. Di Vietnam dan Kamboja mereka pakai mesin Agak baru.
- SDM pekerjanya tidak ada training, karena pengusaha menganggap pendidikan/training adalah cost, padahal pendidikan untuk up grade skill adalah investasi,sekarang pengusaha Indonesia kelabakan karena tiba – tiba Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Kamboja, Laos menjadi negara terbuka buat investasi,dan barulah para pengusaha Indonesia teriak naik upah tinggi dan produktivitas buruh rendah, jadi selama 20 tahun ini dengan segala proteksi pemerintah dan profit yang telah diraup,kemana saja? ini tidak adil.
- Faktor lain yang menunjang produktifitas adalah kreatifitas pengusaha dalam memperluas diversifikasi pasar dan metode produksinya,jangan hanya bermental pedagang.
Dengan melihat hal diatas,KSPI berpendapat bahwa produktivitas dan kinerja buruh Indonesia tidak kalah dengan buruh ASEAN dan negara lainnya asal di bandingkan “aple to aple atau head to head”, misal produktivitas buruh toyota,panasonic,honda,nissan,toshiba,suzuki,freeport,coca cola,newmont di Indonesia dibandingkan buruh perusahaan sejenis di Thailand,Malaysia,Philipina bahkan di Jepang, Korea, Eropa sekalipun. Tapi memang kalau kita bicara produktivitas secara nasional/global maka nilai produktivitasnya rendah karena jumlah penduduk Indonesia besar sekali (sebagai angka pembagi)terhadap PDB/GDP, tapi cara perhitungan ini tidak fair untuk menghitung produktivitas buruh Indonesia, apalagi di kaitkan dengan upah buruh yang murah walaupun dalam 3 tahun naik signifikan.
Sebagai bukti upah minimum di Jakarta Rp 2,4 juta, terus dari situ buruh membayar sewa rumah Rp 500 rb/bln, ongkos transportasi Rp 500 rb/bln, dan makan sebulan di warteg Rp 900 rb (sehari 3 kali makan dengan harga Rp 10 ribu sekali makan), maka sisa sebulan hanya Rp 500 rb (US$ 45/bln) jelas ini tidak adil. Dikala sisi lain, kelas menengah terus tumbuh dan para pengusaha bertambah kaya, lihat data 10 orang terkaya di Indonesia yang dilansir majalah Forbes yaitu no 1 pemilik rokok Djarum dengan kekayaan US$ 8,3 milyar tapi upah minimum buruhnya hanya Rp 1,5 juta di Kudus (USD 140/bln) dan 80% buruhnya adalah Outsourcing, begitu pula dengan pengusaha lainnya. Jadi kspi berpendapat mari tinggalkan kebijakan upah murah, saatnya diskusi tentang produktivitas dan upah layak serta jaminan sosial yang memadai.Produktivitas akan naik bila pengusaha dan pemerintah mau siapkan dana dan fasilitas.
Terima kasih
Said Iqbal
Presiden FSPMI / KSPI

Read More

Ada TV Dan Parfum, Penambahan Item KHL Berdasarkan Riset

Said Iqbal : Presiden KSPI/FSPMI

Ada TV Dan Parfum, Penambahan Item KHL Berdasarkan Riset
KSPI, Terkait adanya beberapa item yang diperdebatkan didalam 84 item Kebutuhan Hidup Layak ( KHL) yang dituntut oleh KSPI saat Mayday 2014 maka KSPI menegaskan jika hal tersebut berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh Akatiga dimana buruh membutuhkan 122 item dan untuk pekerja lajang kajian yang dilakukan oleh KSPI terhadap kebutuhan yang sangat diinginkan oleh buruh adalah 84 item Sebelumnya, kita telah membuat dan mengukur seberapa banyakkah kebutuhan yang diperlukan oleh buruh.
Tahun 1982 pada zaman Presiden Soeharto, Menteri tenaga kerja pada saat itu, Soedomo, merumuskan yang namanya Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang berisikan hampir 50 Item. Dan kebutuhan itu, seiring waktu akan mengalami sebuah perubahan. Semisal jika dulu mengukur baju pakai tetoron, kalau sekarang pakai tetoron lagi ya tidak mungkin. Begitu pula jika dulu itu mendengarkan radio yang dua Band, sekarang mana ada radio dua band,sudah tidak ada lagi di pasarsn Jadi seiring waktu terhadap konsumsi masyarakat dalam hal ini maka kebutuhan hidup para buruh tentu akan berubah.
Jadi seiring waktu dan makin meningkatnya perekonomian negara maka kebutuhan seperti radio sebagai alat informasi bagi para pekerja berubah menjadi televisi. Karena saat ini masyarakat ataupun buruh lebih banyak membeli televisi. Oleh karena itu, Item televisi itu sangat dibutuhkan untuk kekinian bukan kekunoan. Jadi kita tidak bisa membandingkan dengan yang dulu. Terlebih, item televisi ini dalam survey KSPI di tiap daerah itu berbeda – beda. Itemnya tetap televisi, tetapi jenis ataupun kualitasnya berbeda – beda. Dan mengapa ditemukan adanya jenis LED, karena LED itukan adanya di Jabodetabek. Karena sesuai dengan hukum pasar, barang yang banyak tersedia pasti itulah yang dibeli.
Hasil survey kita dalam kuesioner dan FGD (Focus Group Diskusi), menemukan setidaknya 60 % hasil survey adalah televisi LED. Namun yang perlu menjadi catatan adalah, hal itu janganlah terlalu digeneralisir seolah – olah seluruh daerah perlu televisi LED. Bisa saja misalnya di Sidoarjo yang paling banyak dikonsumsi itu televisi china lalu di Pare – Pare banyak mengkonsumsi Televisi tabung. Bisa saja misalnya dewan pengupahan di Sidorajo dan pare pare memutuskan Televisi tabung sebagai item survey KHL Tetapi prinsipnya item televisinya harus ada Karena itu kebutuhan. Dan harga di tiap daerahnya pasti berbeda.
Jadi, penentuan jenis dan kualitas televisinya itu tergantung dewan pengupahan di tiap daerah. Dan yang lainnya seperti parfum. Jika dulu mungkin orang tak memakai parfum karena dulu kualitas udaranya masih bagus dan polusinya pun masih sedikit. Sehingga tidak membutuhkan parfum pada dahulu. Jadi karena seiring waktu dan kebutuhan, kebutuhan parfum menjadi juga kebutuhan para buruh. Perlu menjadi catatan adalah, jangan sekali – kali membayangkan jika kebutuhan parfum buruh adalah parfum yang mahal. Hal ini karena didasari pola konsumsi yang berubah. Jadi, itulah mengapa kita meminta adanya penambahan item KHL dari 60 item menjadi 84 item KHL seperti yang jadi satu dari 10 tuntutan KSPI saat Mayday 2014.
Terima Kasih
Said Iqbal
Presiden KSPI

Read More

Melintasi Batas Negara 11: Hasil Rapim FSPMI yang Menjadi Acuan Dalam Rekernas

Ketua Umum SPEE FSPMI Judy Winarno dan Sekretaris Umum SPEE FSPMI Slamet Riyadi

Sebagai anggota dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, SPEE FSPMI memiliki kewajiban untuk mendukung apa yang menjadi keputusan dari FSPMI. Dalam hal ini, di Park Hotel Jakarta, pada tanggal 15 – 17 Fabruari 2014, FSPMI sudah menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim). Keputusan dalam Rapim inilah yang kemudian menjadi acuan bagi dalam Rakernas III SPEE FSPMI.
Selain keputusan Rapim FSPMI, ada satu lagi keputusan yang juga harus dijalankan. Yakni keputusan Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Ini penting untuk ditegaskan, agar sebagai sebuah organisasi, baik SPEE – FSPMI – KSPI memiliki satu kesatuan.
Keputusan-keputusan Rapim FSPMI dan Rakernas KSPI disampaikan oleh Sekretaris Umum SPEE FSPMI Slamet Riyadi. Slamet Riyadi menduduki posisi sebagai Sekretaris Umum menggantikan Judy Winarno yang naik ke posisi Ketua Umum. Pergantian antar waktu ini dilakukan karena Ketua Umum yang lama, Suhadmadi, menjadi hakim ad hoc PHI di Kepulauan Riau.

BIDANG ORGNASISASI DAN PKB
Di tahun 2014, FSPMI merencanakan ada penambahan jumlah anggota baru sebesar 33 ribu, 100 PUK dan 98 PKB. Penambahan jumlah anggota, PUK dan PKB yang sebesar itu dibagi kedalam lima serikat pekerja anggota dengan rincian sebagai berikut: SPEE FSPMI ada penambahan 7.500 anggota, 20 PUK dan 20 PKB; SPAMK FSPMI dengan penambahan 7.500 anggota, 20 PUK dan 20 PKB; SPL FSPMI merencanakan penambahan 5.000 anggota, 20 PUK dan 25 PKB; SPPJM FSPMI akan menambah 3.000 anggota, 10 PUK dan 3 PKB; dan SPAI FSPMI berupaya menambah 10.000 anggota, 30 PUK dan 30 PKB.
Adapun strategi untuk mencapai target pembuatan PKB sebagaimana dimaksud, yaitu melalui kegiatan pendidikan maupun bantuan supervisi yang dilakukan secara fokus sepanjang 2014.
Masih terkait bidang organisasi, DPP juga diminta untuk mendistribusikan Peraturan Organisasi (PO) FSPMI ke seluruh jajaran FSPMI. Hal ini terkait dengan adanya beberapa cabang yang tidak memiliki PO organisasi, meskipun beberapa tahun yang lalu pernah didistribusikan.
Organisasi juga akan membuat format standar laporan berkenaan dengan Permusyawaratan FSPMI di semua tingkatan organisasi. Maksudnya adalah, agar sistem pelaporan diseluruh jajaran organisasi memiliki format yang sama. Dengan kesamaan format, maka kita akan lebih mudah ketika hendak melakukan evaluasi dan analisa.
Sehubungan dengan perkembangan organisasi yang semakin pesat, FSPMI juga akan mendiskusikan lebih lanjut tentang kemungkinan pembentukan Konsulat Anak Cabang (KAC) FSPMI. Diskusi ini perlu dilakukan, untuk mengkaji lebih dalam apakah pembentukan KAC FSPMI bertentangan dengan AD/ART?
Bagi kader-kader FSPMI yang berada di lembaga keterwakilan (Tripartit, Dewan Pengupahan, dll), organisasi akan membuat Surat Tugas, sesuai tingkatan perangkatnya. Termasuk didalamnya menyediakan anggaran penugasan dan penunjang kegiatan mereka yang berasal dari kas organisasi.
Organisasi juga akan membentuk Tim Perumus Kurikulum Ideologi tentang Nilai-nilai Dasar Perjuangan FSPMI. Kurikulum idiologi dan nilai-nilai dasar perjuangan ini nantinya akan dijadikan sebagai buku pedoman bagi seluruh kader FSPMI.
Mengingat organisasi ini terus berkembang dan dibutuhkan banyak SDM untuk mengurus organisasi, perlu dibuat Peraturan Organisasi (PO) tentang mekanisme dan prosedur penetapan dan pengangkatan Staf Sekretariat maupun penunjukan Fungsionaris Pengurus yang bertugas penuh waktu (Full Timer) di seluruh perangkat FSPMI, yang mana harus dikaitkan dengan kemampuan anggaran organisasi. Ketentuan ini berlaku untuk perangkat; PC SPA FSPMI, KC FSPMI, DPW FSPMI, PILAR, PP SPA FSPMI, dan DPP FSPMI.

PENDIDIKAN
Pendidikan, tentu saja menjadi bagian yang sangat penting. Pendidikan merupakan kawah candradimuka bagi kader-kader FSPMI yang berkualitas. Oleh karena itu, Rakernas FSPMI memutuskan untuk mendistribusikan silabus dan materi pendidikan FSPMI ke PC, DPW, dan PP SPA.
Guna menunjuang target pembuatan PKB baru, organisasi menyelenggarakan pendidikan pembuatan PKB khusus untuk PUK SPA yang baru dibentuk.
Untuk memenuhi prinsip keadilan, pendidikan sponsorship disebar secara merata ke tiap daerah dan sektor.
Dan inilah cita-cita besar organisasi: mendirikan Sekolah Tinggi/Institut FSPMI.

POLITIK DAN PROPAGANDA
Terkait dengan keputusan organisasi dibidang politik, FSPMI berkomitment untuk menjalankan hasil keputusan Rakernas KSPI. Tentang seperti apa keputusan Rakernas KSPI, saya akan menyampaikan dalam bagian yang terpisah.
Diluar apa yang sudah diputuskan dalam Rakernas KSPI, secara internal, FSPMI juga memiliki keputusan sendiri. Keputusan tersebut, misalnya, tentang penunjukan Sekjen DPP FSPMI dan Obon Tabroni sebagai Tim Pemenangan Caleg Kader FSPMI untuk ditempatkan di KSPI sebagai bagian Tim KSPI.
Disamping itu, untuk memperkuat strategi “Buruh Go Politik”, juga akan dilakukan penggalangan dana bagi para Kader FSPMI yang menjadi Calon Anggota Legislatif. Tindak lanjut dari keputusan ini adalah dikeluarkannya surat instruksi tentang dana konsolidasi sebesar lima ribu rupiah untuk membantu para Caleg. Keputusan untuk go politics, secara konkret diterjemahkan untuk mengambil posisi penting dalam PEMILU 2014: baik saat pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

HUBUNGAN LUAR NEGERI
Pengiriman utusan FSPMI ke luar negeri adalah hak dan kewenangan DPP FSPMI. Meskipun demikian, penunjukan utusan ke luar negeri harus selalu dikoordinasikan dengan PP SPA-nya. Begitu juga untuk pengiriman utusan perempuan ke luar negeri, juga harus dikomunikasikan dengan Vice Presiden Bidang Perempuan.

BIDANG PEREMPUAN
Dibidang perempuan, FSPMI akan menempatkan aktifis perempuan di Lembaga Tripartit, Dewan Pengupahan, dsb. Dengan keputusan ini, FSPMI berharap lembaga keterwakilan itu tidak selalu didominasi oleh laki-laki. Disamping itu, Rapim mendorong pekerja perempuan turut aktif dalam kegiatan FSPMI. Khusus penyelenggaraan pendidikan, diharuskan untuk memenuhi 25 – 30% keterwakilan perempuan.

BIDANG ADVOKASI
Dibidang Advokasi, Rapim memutuskan untuk mempertimbangkan kemungkinan LBH FSPMI memiliki legalitas formal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Terkait dengan adanya kader FSPMI yang duduk sebagai Hakim ad hoc PHI, dipandang perlu untuk melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala antara LBH FSPMI dengan para kader FSPMI yang menjadi Hakim Adhoc.
Disamping itu, FSPMI akan melakukan langkah tegas dan pro-aktif dalam penanganan dan memperjuangkan kasus Pekerja Outsourcing PLN dan PT. Indo Farma. Rencana aksi yang dilakukan mencakup; Konferensi Pers, Loby ke Meneg BUMN, dan apabila diperlukan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada akhir bulan Maret 2014.
Selanjutnya, FSPMI akan bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), PN, dan PTUN.
Terkait dengan peningkatan SDM, FSPMI menetapkan sebanyak 3 (tiga) orang aktifis FSPMI untuk mendapatkan Bea Siswa di tahun 2014 untuk melanjutkan sekolah di bidang hukum.

BIDANG PENGUPAHAN
Target kenaikan upah minimum tahun 2015 adalah sebesar 30%, dengan memperjuangkan komponen KHL sebanyak 84 item dan memperjuangkan pencabutan Permenakertrans No. 07/2013 tentang Upah Minimum Sektoral (UMSP/UMSK).
Rapim juga memutuskan untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang RPP Pengupahan.
Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan kemampuan kader FSPMI yang ditempatkan di Dewan Pengupahan, serta membuat standar yang sama strategi perjuangan upah minimum di tingkat nasional dan daerah agar dipahami dengan jelas, baik dalam proses menentukan kebijakan maupun saat melakukan aksi unjuk rasa serta memutuskan kesepakatan nilai UMP/K.

BIDANG KEUANGAN
Memutuskan kenaikan nilai COS tahun 2014  yang disetorkan oleh PUK  ke DPP diberlakukan per bulan April sesuai ketentuan nilai upah minimum daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) setempat. Selanjutnya, peninjauan distribusi anggaran dilakukan 3 bulan sekali.
Mengingat banyaknya kasus yang ditangani, Rapim memutuskan untuk menambah anggaran LBH di daerah dan Garda Metal secara proporsional. Khususnya untuk distribusi anggaran LBH Provinsi Jawa Barat, akan dipisah dari distribusi DPW FSPMI Provinsi Jawa Barat.
Rapim memutuskan agar dilakukan audit Keuangan FSPMI oleh Kantor Akuntan Publik. Dimana laporan keuangan DPP FSPMI pada Rapim tahun 2015 sudah dibuat berdasarkan hasil audit.
Untuk meningkatjan profesinaolisme di bidang keuangan, akan dibuat software sistem keuangan FSPMI.
Selanjutnya akan diupayakan sebuah program Data Base Anggota yang terintegrasi secara on-line dengan Website FSPMI.
Dan untuk memudahkan sistem keuangan, dipertimbangkan penggunaan rekening pada satu Bank yang sama di semua perangkat FSPMI, termasuk rekening PUK SPA.

BIDANG INFOKOM
Untuk menyebarkan gagasan dan capaian-capain yang sudah diraih oleh organisasi, Rapim memutuskan untuk membentuk Tim Media FSPMI di tingkat cabang (Provinsi/Kabupaten/Kota), yang akan dimulai dari daerah yang density jumlah anggotanya padat. Sejauh ini, Pelatihan Tim Media Daerah sudah diselenggarakan di Bekasi dan Batam. Tim media juga diminta untuk segera melakukan rapat kerja untuk membuat program kerja media, termasuk penerbitan buku-buku yang berkaitan dengan perjuangan kaum buruh dan FSPMI
Terkait dengan penulisan kisa kekerasan terhadap buruh pada saat mogok nasional tanggal 31 Oktober 2013 yang lalu, DPP memutuskan untuk membeli buku “Cerita Dari Bekasi” sebanyak 500 pcs. Dimana PP/PC SPA diminta untuk melakukan koordinasi pembelian minimal 5 buku oleh PUK.

KESEKRETARIATAN
Guna mempercepat pembangunan gedung kantor pusat  FSPMI, direncanakan pembangunan akan dimulai pada bulan Mei Tahun 2014. Masih terkait dengan kesekretariatan, Rapim memutuskan untuk memperjelas kepemilikan asset FSPMI, khususnya asset tidak bergerak (tanah dan bangunan) harus dilegalkan dengan membuat Akta Notaris pada Kantor Notaris yang sama. Seluruh fungsionaris pengurus FSPMI yang tercatat sebagai pemegang kuasa sementara asset FSPMI akan diundang oleh DPP FSPMI untuk menyelesaikan hal tersebut.
PERINGATAN MAY DAY TAHUN 2014
Rapim juga mentargetkan partisipasi peserta sebanyak 100.000 orang dari wilayah Jabodetabek Karawang-Purwakarta-Serang-Cilegon dalam peringatan May Day 2014 yang dipusatkan di Gelora Bung Karno.  Sedangkan untuk  9 provinsi lainnya, May Day wajib dilakukan oleh anggota FSPMI di wilayahnya masing-masing.

PILAR FSPMI
Sebagaimana diketahui, organisasi memiliki 5 pilar organisasi. Kelima pilar tersebut adalah: Lembaga Bantuan Hukum FSPMI; Koran Perdjoeangan; Induk Koperasi Buruh Metal Indonesia; Training Center dan Garda Metal.
Untuk Koran Perdjoeangan, Rapim memutuskan untuk terbit 2 minggu sekali, dengan yang didistribusikan melalui Pos. Adapun tirasnya adalah sebanyak 7.000-10 000 eksemplar untuk setiap kali terbit.
Sedangkan untuk INKOPBUMI, diupayakan Berbadan Hukum dan dilakukan restrukturisasi kepengurusan. Disamping menyelenggarakan Rapat Anggota.

ISU PRIORITAS
Isu prioritas yang pertama adalah tentang Upah. Dimana FSPMI wajib memperjuangkan kenaikan upah tahun 2015 sebesar 30%, dan perubahan KHL menjadi 84 item.
Untuk jaminan kesehatan, Jaminan Kesehatan, FSPMI menuntut agar Permenkes No. 69/2013 dicabut dan sistem INA CBGs diganti dengan Fee For Service. Dimana pada prinsipnya tidak boleh ada rakyat termasuk buruh ditolak berobat di rumah sakit.  Sedangkan iuran BPJS Kesehatan oleh buruh (0,5%) tetap dibayarkan oleh Pengusaha dan selisih iuran yang dibayarkan oleh Pengusaha tersebut (lebih dari 4,5%) harus digunakan untuk koordinasi manfaat (COB) yang tidak akan mengurangi benefit, layanan, dan provider yang selama ini digunakan.
Untuk jaminan pensiun, FSPMI memperjuangkan RPP Manfaat Program dan RPP Jaminan Pensiun yang sesuai dengan aspirasi kaum buruh.
Isu prioritas yang lain meliputi penghapusan outsourcing. Menuntut agar seluruh pekerja Outsourcing PLN dan PT. Indofarma diangkat menjadi pekerja tetap.
“Implementasi Permenakertran No 19 Tahun 2012,” juga menjadi prioritas kita. Ujar Slamet Riyadi ketika membacakan tuntutan ini.
Terkait denga kasus Union Busting dan kekerasan terhadap buruh, FSPMI memutuskan untuk membawa kasus kekerasan buruh Bekasi ke Sidang ILO pada Juni 2014. Tentu, langkah ini diikuti dengan keseriusan untuk memastikan agar para otak pelaku dan pelaku lapangan dipenjara sesuai dengan hukum yang berlaku. “DPP FSPMI minta bertemu dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menuntaskan kasus kekerasan terhadap buruh,” ujarnya.

Read More

Live Streaming May Day Fiesta 2014

May Day Fiesta

Watch “MAYDAY FIESTA KSPI 2014″ on YouTube -
http://www.youtube.com/watch?v=aVnmHPkBCeA&feature=youtube_gdata_player
Untuk berita terbaru silahkan klik link di bawah :
http://www.koranperdjoeangan.com/

Read More

Pagi ini Buruh Mulai Bergerak Menuju Istana

Puluhan ribu buruh pagi ini mulai kumpul di titik kawasan industri di Jabodetabek untuk bersiap mengepung Istana negara pada peringatan hari buruh internasional.

aksi buruh pada peringatan may day ( image : google)

Konvoi ratusan bus dan ratusan ribu buruh metal akan memenuhi jalan-jalan ibukota dalam peringatan May Day 2014 yang merupakan hari libur nasional
Untuk berita lebih update silahkan buka situs :
http://www.koranperdjoeangan.com/
http://www.koranperdjoeangan.com/10-tuntutan-buruh-saat-may-day.html

Read More

18.000 Polisi Siap Lembur Jaga Peringatan Hari Buruh 1 Mei

Aksi Buruh di Mabes Polri mengecam tindakan represif aparat kepolisian ( foto : Maxie )

Memperingati Hari Buruh 1 Mei 2014 mendatang, ribuan buruh di Jakarta akan menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah lokasi. Untuk mengawal dan mengamankan jalannya aksi demo buruh ini, pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya akan menurunkan 18 ribu personel polisi.
“Untuk kekuatan pengamanan, Polda Metro Jaya menurunkan sebanyak 18 ribu personel yang akan disebar di titik-titik yang menjadi konsentrasi massa,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/4/2014).
Kapolda mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya pendekatan kepada koordinator peserta buruh agar pelaksanaan may day dilakukan tanpa aksi anarkis.
“Kita harapkan massa melakukan aksinya dengan tertib dan aman sehingga aspirasinya dapat tersalurkan dengan lancar,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, dalam peringatan hari buruh ini, massa yang akan turun ke jalan diperkirakan mencapai belasan ribu.
“Massanya sekitar 7-15 ribu,” ucap Rikwanto.
Demo terpusat di beberapa titik seperti Bundaran Hotel Indonesia, depan Istana Merdeka dan depan Gedung DPR/MPR RI serta kantor-kantor pemerintahan. Puncaknya, massa akan bergerak ke Stadion Gelora Bung Karno Senayan.
“Dari HI akan longmarch ke depan Istana Merdeka lalu ke GBK di sana ada hiburan band ternama ‘Kotak’,” lanjut Rikwanto.

Read More

Hindari Kemacetan, Masyarakat Dihimbau Hindari Lokasi Aksi May Day

KSPI : Masyarakat Dihimbau Hindari Lokasi Aksi May Day KSPI,

Aksi garda metal | Yasin Sinar Mutiara

KSPI menghimbau (Meminta maaf) kepada seluruh masyarakat untuk menghindari beberapa titik yang nantinya akan menjadi lokasi aksi buruh pada perayaan May Day 1 Mei 2014 karena nantinya akan terjadi penumpukan bus yang berjumlah ribuan dan ratusan ribu jumlah massa buruh.
Adapun beberapa lokasi tersebut antara lain bundaran HI, Istana Negara, Kantor Gubernur DKI dan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Acara tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 10.00 Wib – 17.00 Wib. Hampir bisa dipastikan 500 ribu buruh di Indonesia di 20 Provinsi akan mengikuti perayaan May Day di kantor gubernur masing – masing dan khusus untuk di wilayah Jabodetabek akan diikuti 100 ribu buruh pada 1 Mei 2014 jam 10.00 wib dengan titik kumpul di Bundaran HI kemudian Long March ke Istana Negara untuk melakukan orasi 10 tuntutan buruh Indonesia.
Kemudian pada pukul 13.00 Wib 100 ribu massa buruh akan bergerak ke stadion GBK, Senayan, Jakarta. Di GBK kegiatan akan diisi dengan orasi 10 tuntutan buruh dan pidato politik calon presiden pilihan buruh Indonesia.

Read More