Menkeu: Kita Kan G-20, Masak Upah Buruh Murah

Perkembangan sektor industri global yang makin maju menuntut kebijakan ekonomi yang bisa menyeimbangi pertumbuhan tersebut.
Menteri Keuangan Chatib Basri menilai, tren investasi industri padat karya dan padat modal cenderung melambat di kurun waktu 2013-2014, akan membaik dan menjadi lebih kondusif pada tahun 2015 mendatang.
“Ke depan harus tinggalkan padat karya tapi belum untuk saat ini. Karena kita nggak mungkin bersaing dengan Bangladesh yang upahnya cuma sepertiga dari kita atau bersaing dengan negara lain dengan upah buruh sangat murah,” jelas Chatib ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (25/4/2014).
Menurut dia, Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi tersebut, mengingat negara ini diperkirakan masuk dalam deretan 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia.
“Kita kan anggota G20 dan nanti akan menjadi 10 negara ekonomi besar dunia. Nggak bisa hidup dari upah buruh murah, jadi kualitas kesejahteraannya akan naik. Kalau nggak naik, buruh bilang dieksploitasi,” terangnya.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menilai Indonesia masih membutuhkan industri padat karya untuk menyerap tenaga kerja meskipun terjadi pergeseran tren industri terus bergerak.
“Ada suatu pergeseran dari industri berbasis padat karya termasuk industri primer ke padat modal yang serapan tenaga kerja lebih sedikit tapi produktivitas meningkat. Makanya kita harus hati-hati karena kita masih perlu industri padat karya,” tuturnya.

Read More

Melintasi Batas Negara 10: Perspektif dan Tantangan Dunia Usaha

Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang Rahmat Gobel (kiri)

Untuk menambah wawasan, ada satu agenda menarik didalam Rakernas. Apalagi kalau bukan seminar dan dialog motivasi yang bertajuk, perspesktif dan tantangan dunia usaha.
Bertindak sebagai moderator, Suhadmadi menyampaikan, melalui seminar ini kita ingin mendapatkan beberapa pandangan terkait dengan image yang berkembang saat ini: industri elektronik tidaklah sebagus industri otomotaif.
Bagaimana perspesktif industri elektronik kedepan? Apa kaitan situasi politik yang berkembang saat ini terhadap dunia usaha?
Pemahaman seperti itu menjadi penting. Apalagi Rakernas ini dihadiri oleh para pemimpin SPEE FSPMI yang terdapat di 25 wilayah diseluruh Indonesia. Mereka hadir disini untuk membuat keputusan strategis bagi organisasi. Setidaknya dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang.
Suhadmadi berharap, SPEE FSPMI bisa menerjemahkan apa yang akan disampaikan oleh pembicara tunggal dalam seminar ini, Rahmat Gobel. Sehingga nantinya kita bisa membuat sebuah kebijakan yang komprehensif untuk mengantisipasi perkembangan terkini dari dunia industri.
Dalam seminar, Rahmat Gobel memang hadir sebagai pembicara. Kehadirannya adalah dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang.
“Saya melihat, kalau tempat acaranya di hotel seperti ini, berarti buruh sudah sejahtera,” kata Rahmat, diawal pemaparannya.
Bagi pengusaha yang bergerak dibidang elektronik ini, demo buruh untuk menuntut kesejahteraan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah demo untuk memaksa perusahaan tutup. Demo semacam ini tidak benar. Jika buruh melakukan ini, maka pengusaha pasti akan berusaha untuk membela diri agar perusahaannya tidak ‘mati’.
Rahmat menilai, serikat pekerja adalah wadah yang bisa diajak untuk bertukar pikiran. Sebuah organisasi yang memang didirikan untuk menampung aspirasi para karyawan. Melalui mereka pengusaha bisa berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan.
Sebagai pimpinan perusahaan elektronika, menurut Rahmat, Indonesia berada dalam posisi yang sangat berat. Kalau pun saat ini ada pengusaha yang menanam investasinya ke Indonesia, itu karena pengusaha tersebut hanya berbicara dalam jangka pendek. Padahal kalau kita berbicara industri, seharunya jangka panjang.
“Saat ini yang ada di Indonesia hanya pabrik. Bukan industri.” Kata Rahmat Gobel.
Kalau kita berbicara industri, banyak hal yang harus kita lakukan. Misalnya melakukan pengembangan SDM, pengembangan produk, memiliki R&D, serta melakukan pengembangan industri komponen pendukungnya di Indonesia. Sehingga akan menghasilkan peningkatan kualitas, efisiensi dan peningkatan produktivitas. Kalau yang dibangun hanya pabrik, maka tidak akan memberikan perubahan apa-apa.
Menurut Rahmat, industri elektronik-elektrik membutuhkan tiga hal itu: kualitas, efisiensi dan produktivitas.
Menurutnya, saat ini hanya perusahaan-perusahaan Jepang yang serius melakukan pengembangan SDM, produk, dan membangun supporting industrialnya di Indonesia. Sementara negara-negara seperti Cina hanya melakukan perubahan merk di Indonesia. Kalau pun ada pabrik, itu hanya assembling kecil-kecilan.
Kalau dibandingkan dengan Cina yang sekarang, sulit bagi Indonesia akan berkembang. Di Cina, dalam satu pabrik saja sudah bisa memproduksi lebih dari 1 juta per bulan. Apalagi mereka didukung oleh pasar yang besar yang harganya berbeda 50% hingga 60%. Jika produktivitas dan kualitas tidak ditingkatkan, rasanya kita akan kesulitan bertarung dengan Cina. Belum lagi, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan memasuki Asean Community. Itu pun hanya akan mempersulit kita sendiri.
Ini ancaman yang ada didepan mata.
Rahmat berharap, pemerintah akan menghadang pasar bebas dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia dengan lebih ketat. “Agar kita bisa memperlambat arus masuk mereka ke Indonesia. Jangan sampai mereka hanya memanfaatkan Indonesia sebagai pasar bagi produk mereka,” katanya.
SNI harus diterapkan. Baru kemudian industrinya dibina. Kalau tidak ada standar, jangan pernah bermimpi akan ada industri elektronik elektrik yang kuat di negeri ini. Bisa jadi, negeri ini hanya akan menjadi “sampah” produk luar.
Bagi Rahmat Gobel, industri itu adalah tempat untuk pengembangan sumber daya manusia. Tempat untuk membangun Indonesia.
Industri bukan tempat untuk memperjakan manusia.
Seperti itulah seharusnya memposisikan kaum buruh.
Dalam mengundang investor, seharusnya orientasi Pemerintah tidak hanya menyediakan lapaangan kerja. Maka wajar jika yang dipakai adalah pekerja murah. Asal kerja. Seharusnya visi pemerintah ketika mengundang investor adalah untuk membangun SDM.
Didalam pabrik diajarkan tentang 5 K: Ketertiban, Kerapian, Kebersihan, Kelestarian dan Kedisiplinan.
Menurut Rahmat, 5 K adalah dasar yang harus dimiliki kalau kita mau berbicara alih teknologi di Indonesia.
Adapun proses alih teknologi adalah sebagai berikut. Pertama, alih pekerjaan. Yang semula dibuat di Jepang, misalnya, pindah di Indonesia. Dikerjakan oleh orang Indonesia. Setelah itu, alih pengetahuan, tentang bagaimana kita membuat itu semua. Baru kemudian alih teknologi.
Karena itu, harus ada 5 K yang dilakukan. Dan sebetulnya alih teknologi itu bisa dilakukan oleh karyawan di pabrik, bukan di level management. Buruh lah yang sangat memahami, bagaimana sebuah produk dibuat. Sehari-hari mereka melakukan itu. Mereka yang bekerja, mereka lah yang tahu bagaimana proses produksi itu.
“Inilah sebabnya, dari dulu saya paling tidak setuju dengan outsourcing,” kata Rahmat Gobel tegas. Alasannya, dengan menggunakan buruh outsourcing, kita tidak akan mungkin bisa melakukan alih teknologi. Mengapa demikian? Karena awal dari pengembangan teknologi terletak pada line produksi, bukan di engginering yang diatas. Yang diatas hanya menyempurnakan. “Kalau sistem ketenagakerjaan seperti ini (menggunakan outsourcing), tidak akan pernah mudah kalau kita berbicara tentang alih teknologi,” lanjutnya.
Rahmat Gobel mengajak peserta Rakernas untuk membangun negara ini. Apalagi, bangsa ini telah kehilangan satu tahun untuk menyiapkan masyatakat Asean Community akibat sibuk dengan pemilu.
Rahmat menuturkan, di perusahaannya, ketika setiap ada orang Jepang datang, maka harus ada hal baru yang dipelajari oleh pekerja Indonesia. Ukuran kinerja orang Jepang yang datang ke Indonesia adalah tentang seberapa besar dia mentransfer pengetahuan. Beberapa pekerjaan harus mulai dikerjakan oleh orang Indonesia. Kalau mereka menganggap orang Indonesia tidak mampu, tanggung jawabanya adalah memberi tahu agar mampu.
“Ketika orang tua saya meninggal, dan usia saya masih 22 tahun, saya juga dibilang tidak mampu,” kata Rahmat. Tetapi justru karena saya dibilang tidak mampu, Anda harus melengkapi. Sehingga kita akan menjadi semakin lebih baik lagi.
Ketika menjadi ketua serikat pekerja, demikian Rahmat mengatakan, jangan hanya bisa teriak-teriak. Bangun diri anda untuk membangun. Jadilah pengusaha. Agar anda tahu susahnya mengatur karyawan.
Leadership harus dibangun. Sebagai orang yang dipercaya menjadi pemimpin, banyak gal yang bisa dilakukan didalam pabrik. Sehingga kita bisa berkontribusi untuk menyempurnakan kesejahteraan bangsa ini. Bukan hanya untuk karyawan. Karena jika hanya buruh, kita akan berfikir sempit. Kesejahteraan yang lebih besar adalah kesejahteraan untuk seluruh rakyat.

Read More

Melintasi Batas Negara 9: Meneladani Umar

Ketua Umum Pimpinan Pusat SPEE FSPMI Judy Winarno

Setelah mendengar sambutan dari beberapa tamu undangan, akhirnya Rapat Kerja Nasional III SPEE FSPMI dibuka oleh Ketua Umum SPEE FSPMI, Judy Winarno. Ini adalah rapat kerja yang istimewa. Selain diselenggarakan dalam suasana pemilu, peserta Rakernas juga akan melakukan kunjungan ke Singapura. Bertamu ke National Trades Union Congress (NTUC) untuk melajar tentang gerakan buruh di negara singa yang dikelola secara professional itu.
Tentu saja, semua kegiatan ini membutuhkan sumberdaya yang luar biasa. Tidak sembarang serikat pekerja bisa melakukan ini. Dan SPEE FSPMI adalah salah satu serikat yang bisa melakukannya. Dari sini saja kita bisa mengukur, betapa kuatnya organisasi yang berbasiskan para pekerja di industri elektronik elektrik ini.
Dalam sambutan pembukaan,  mewakili Pimpinan Pusat SPEE FSPMI, Judy Winarno mengucapkan terima kasih atas dana dan waktu yang diberikan oleh peserta Rakernas sehingga acara ini bisa terselenggara. Bukan hanya peserta. Panitia pun sangat berjasa. Mereka bahkan harus lembur untuk menyiapkan ini semua. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada tuan rumah. Mereka adalah kawan-kawan FSPMI Batam yang telah bertindak selaku relawan.
Judy juga mengucapkan terima kasih kepada Amzakar Ahmad, Sriyanto dan Ricky Solihin, yang telah memberikan masukan berharga kepada peserta Rakernas. Organisasi ini senantiasa membangun gerakan yang berorientasi pada kemajuan. Terbuka atas berbagai masukan. Masukan dari semua pihak akan sangat berarti untuk kemajuan kedepan.
Apalagi, saat ini perkembangan industri sudah berubah. Apalagi dengan adanya pengaruh yang kuat dari kebijakan industri dunia. Globalisasi membuat sekat-sekat negara menjadi tipis.  Diilhami dari masyarakat ekonomi Eropa yang sudah maju dan berhasil, hal serupa juga ingin ditiru oleh yang lainnya. Eropa, bahkan mampu mengalahkan Amerika.
“Indikator kemajuan itu, Euro yang menjadi mata uang Eropa nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan dollar-nya Amerika,” kata Judy. Meskipun dengan sebuah catatan, Eropa pun dilandas krisis
Kini keberhasilan itu akan ditiru oleh pemimpin negara-negara Asean, dengan membentuk ASEAN Community 2015. Harapannya, perekomian di negara-negara Asean bisa maju dan mandiri. Kita tidak bisa menghindar dari semua ini. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri, agar liberalisasi dibidang ekonomi itu tidak berdampak buruk bagi kepentingan bangsa.
Judy mengingatkan, bahwa Indonesia adalah negara yang lemah.
“Belum merdeka secara ekonomi,” katanya.
Dengan dibukanya pasar bebas, orang dari negara lain bisa berbisnis dengan mudah di negara ini, selayaknya berbisnis di negaranya sendiri. Termasuk di sektor tenaga kerja. Bisa jadi, dalam beberapa tahun kedepan, banyak pekerja dari luar masuk ke Indonesia. Jika kita tidak siap, tenaga kerja Indonesia akan tersingkir dari negerinya.
Sekali lagi, zaman sudah berubah. Sejauh mana mempersiapkan diri menghadapi perubahan itu? Sejarah mencatat, siapa pun yang tidak bisa mengikuti perubahan zaman, ia akan tergilas.
Pimpinan Pusat SPEE FSPMI sudah mengagendakan sebuah diksusi untuk mengantisipasi perubahan ekonomi global. Diskusi ini untuk menjawab tantangan dan sekaligus membuat strategi untuk bisa bertahan dalam situasi yang penuh dengan persaingan.
Kualitas dari pribadi dan organisai harus terus ditingkatkan.
Rakernas III SPEE FSPMI ini juga akan menindaklanjuti keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Rakernas KSPI dan Rapim FSPMI. Dalam keputusan-keputusan itu ada beberapa resolusi, baik yang bersifat internal maupaun eksternal. Kita percaya, jika keputusan-keputusan tersebut bisa dijalankan dengan baik, niscaya buruh Indonesia akan semakin bermartabattidak akan menjadi tamu rumahnya sendiri.
Kita juga mendebgar, buruh-buruh Filipina bakal menyerbu Indonesia. Mereka akan bermigrasi ke negara kita untuk mencari kerja. Apalagi, memang, hingga saat ini Indonesia masih menjadi tujuan utama investasi dunia. Indonesia adalah surga. Banyak yang ingin datang kepadanya.
Perusahaan-perusahaan elektronik juga sudah berubah. Dulu Jepang yang mendominasi. Tetapi sekarang, Korea Selatan dan Cina semakin banyak yang bermunculan.  Sanyo Elektrik di Cikarang dan Sanyo di Cimanggis pun sudah dijual. Situasi industri elektronik menurun. Kita harus melakukan antisipasi sejak dini. Karena itu, kata Judy, dalam Rakernas ini kita juga akan mendengar pemaparan Rahmat Gobel. Ia adalag Presiden Direktur salah satu investor elektronik terbesar di Indonesia. Kita ingin tahu fenomena apa saja yang terjadi saat ini. Bagaimana prospek dan perkembangannya. Setelah itu, kita akan membuat jawabannya dalam sidang-sidang di Rakernas ini.
Inilah juga yang mendasari SPEE FSPMI dalam Rakernasnya membuat tema: ‘EE Gak Ada MatinyEE’.
Tak dipungkiri, itu berawal dari kegalauan. Tetapi apapun kondisi yang kita hadapi, tidak boleh memperburuk situasi. Tema ini, saya kira, memberikan semangat kepada kita semua.
Disaat kita sedang galau, memang harus ada penyemangat agar langkah tidak menjadi goyah.
Menurut Judi, yang mengusulkan tema ini adalah Baris Silitonga. Selain Pangkornas Garda Metal, Baris adalah salah satu pengurus Pimpinan Pusat SPEE FSPMI. Ide itu disetujui, untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi. Bahwa EE tidak boleh mati. Apalagi, SPEE adalah salah satu sektor yang membesarkan FSPMI, yang membesarkan KSPI dan membesarkan gerakan buruh di Indonesia.
Tentang upah, FSPMI sudah mencanangkan kenaikan upah tahun 2015 adalah sebesar 30%. Kenaikan upah sebesar ini adalah untuk menjawab apa yang dirisaukan oleh pemerintah. Selalu disampaikan dimana-mana, bahwa kita tidak akan bisa bersaing jika tidak ada hubungan yang kondusif antara buruh dan pengusaha.
Judy mengkritik pernyataan itu. Menurutnya, hubungan kondusif tidak semata-mata dipengaruhi soal upah. Upah yang tinggi justru akan menjadi solusi agar buruh Indonesia bisa berkompetisi dengan pekerja yang berasal dari luar negeri. Kalau kita ingin meningkatkan kualiats kerja dan produktivitas, seperti di Singapura, misalnya, maka daya beli kita harus sama dengan mereka. Upahnya, minimal harus sama.
Tidak mungkin berharap produktivitas yang sama, sementara upah yang diberikan hanyalah setengahnya. Ibarat kita akan membuat donat, jika bahan dasarnya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Donut yang dijual di Dunkin Donuts dengan yang dijual di emperan kaki lima jelas berbeda. Cita rasanya pun tidak akan pernah sama. Mengapa? Karena materialnya tidak sama! Oleh karena itu, agar kualitas tenaga kerja Indonesia sama dengan kualitas tenaga kerja Singapura, upahnya juga harus sama. Daya beli kita harus sama.
Sekali lagi, kenaikan sebesar 30% justru untuk menjawab soal produktivitas. Ukuran kita adalah daya beli. Jika upah naik kemudian harga-harga naik, itu pun bermasalah. Kalau pun kenaikan upah kecil, tetapi harga-harga turun setengahnya, itu akan menyenangkan semua orang.
Diakhir sambutannya, Judy meminta kepada aparat pemerintah untuk meneladani Khalifah Umar bin Khatab.
Satu ketika, kata Judy, Umar jalan-jalan ke pasar. Ia melihat ada penjual yang menjual barang dengan kelewat mahal. Maka pedagang itu dimarahin dan diancam akan dikeluarkan dari pasar jika harganya tidak diturunkan. Kemudian ia menyuruh orang untuk mengawasi pasar. Ketika ada pedagang yang mencampur susu dengan air, pengawas itu menegur. Susu yang bercampur air itu disuruh meminumnya sendiri, jangan dijual. Tidak ada lagi pedagang yang hanya mencari untung besar. Pembeli pun diuntungkan, karena yang diperjual-belikan di pasar hanyalah barang-barang berkualitas.
“Saya membayangkan ada pegawai pengawas yang mengawasi sepeti itu,” ujar Judy, yang disambut dengan aplaus meriah dari semua peserta. Kemudian Judy melanjutkan, “Sehari-hari pengawas jangan hanya berada di kantor. Turun ke pabrik-pabrik untuk mengawasi agar aturan bisa berjalan.” Sekali lagi, kami bertepuk tangan.
Dan tentu, ini bisa dimulai dari ketegasan dari pemimpinnya. Paling tidak, dimulai dari Kepala Dinasnya.
Contoh yang lain adalah cerita yang sudah terkenal ini. Dimana setiap malam Umar berkeliling untuk membagikan beras kepada orang miskin. Tidak ada yang tahu, siapa yang membagikan beras itu. Orang baru tahu, ketika Umar sudah meninggal dan dimandikan mereka melihat pundaknya hitam. Oh, ternyata yang setiap malam memikul beras dan membagikannya kepada orang-orang miskin itu adalah Umar.
Pemimpin membutuhkan keteladanan. Ketegasan. Bukan hanya duduk manis dibelakang meja

Read More

Realisasi Investasi Triwulan I-2014 mencapai Rp 106,6 triliun, Naik 14,6 persen

Dr

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru saja merilis, realisasi investasi triwulan I-2014 mencapai Rp 106,6 triliun, atau mengalami kenaikan 14,6 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 93 triliun.
Kepala BKPM Mahendra Siregar menuturkan, pencapaian investasi tersebut terdiri dari investasi baru sebesar Rp 75,4 triliun dan perluasan atau tambahan sebesar Rp 31,2 triliun.
“Kegiatan investasi di triwulan pertama 2014 ini tetap berlangsung dengan baik dan meningkat dibanding periode sama tahun 2013, di tengah-tengah pelaksanaan Pemilihan Umum. Hal ini memperlihatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan kualitas demokrasi Indonesia yang semakin baik,” ujar Mahendra di Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Secara nasional, baik modal asing (PMA) maupun modal domestik (PMDN), pada triwulan I-2014 ini, Pulau Jawa masih menjadi sasaran investasi dengan realisasi mencapai Rp 62 triliun sebesar (58,2 persen). Angka ini naik 0,5 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 44,4 triliun.
Dari catatan BKPM, investor asing menempatkan Jawa Barat sebagai lokasi terfavorit berinvestasi. Sementara investor domestik, masih menyenangi ibukota Jakarta.
Berikut lokasi investasi favorit pemodal asing (PMA)
1. Jawa Barat (1,76 miliar dollar AS, 506 proyek).
2. Kalimantan Timur (798,6 juta dollar AS, 102 proyek).
3. Riau (618,7 juta dollar AS, 27 proyek).
4. Banten (591 juta dollar AS, 194 proyek).
5. DKI Jakarta (416,6 juta dollar AS, 880 proyek).
Berikut lokasi investasi favorit pemodal domestik (PMDN)
1. DKI Jakarta (Rp 8,27 triliun, 36 proyek).
2. Jawa Barat (Rp 8,1 triliun, 74 proyek).
3. Jawa Timur (Rp 7,7 triliun, 71 proyek).
4. Jawa Tengah (Rp 3,3 triliun, 36 proyek).
5. Kalimantan Barat (Rp 1,6 triliun, 18 proyek).

Read More

Melintasi Batas Negara 8: Ladang Amal Buat Kita

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam Yoni Mulyo Widodo

“Selamat datang di Batam,” inilah kalimat pertama yang disampaikan Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam Yoni Mulyo Widodo kepada peserta Rakernas III SPEE FSPMI. Inilah Batam. Sebuah pulau yang kini disulap menjadi daerah industri. Yang sebagian besar orang datang kesini meniatkan untuk kerja.
Orang bilang, Batam itu singkatan dari ‘Bila Anda Tabah Anda Menang’. Tentu singkatan itu bukanlah yang sebenarnya. Yang jelas, Batam merupakan salah satu pulau yang berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Ini merupakan pulau terbesar dari 329 pulau yang ada di wilayah Kota Batam. Tidak ada literatur yang dapat menjadi rujukan darimana nama Batam itu diambil. Satu-satunya sumber yang dengan jelas menyebutkan nama Batam dan masih dapat dijumpai sampai saat ini adalah Traktat London (1824).
Saat ini, pekerja formal di Batam mencapai kurang lebih 400 ribu orang dengan lebih dari 5 ribu perusahaan. Sebagian besar dari perusahaan itu adalah modal asing. Yang disayangkan, menurut Yoni, modal-modal itu sudah berada ditangan kedua atau ketiga. Limpahan dari Singapura.
“Kami banyak merepotkan pak Sriyanto,” kata Yoni.
Bahkan Pak Kadis bernah bercanda, “Kayaknya kami ini jadi pegawainya FSPMI.”
Itu tak lain karena begitu aktifnya FSPMI dalam memberikan tekanan kepada pemerintah agar tegas dalam melakukan penegakan hukum. Yoni menuturkan, buruh sebenarnya tidak ingin melakukan mogok. Tetapi kalau kemudian pemogokan itu dilakukan, hal itu mereka karena sebuah keterpaksaan. Tidak ada pilihan lain.
Di Batam, ada beberapa kali kejadian, pengusaha menelantarkan pekerjanya. Kasus PT. SCI sebagi contoh. Pengusaha kabur sehingga banyak pihak patungan untuk meringanakan beban buruh yang ditinggalkan. Apalagi ketika itu, peristiwanya terjadi pada saat lebaran.
BP Kawasan sudah membuka SMS center untuk laporan. Yoni sudah beberapa kali menyampaikan keluhan, akan tetapi hingga sekarang belum ada tanggapan.
Terkait dengan upah minimum, sebenarnya sudah dibentuk tim untuk menyetabilkan harga. Tetapi sayang, kerja tim terputus karena disibukkan urusan pencalegan. Yoni berharap, setelah pemilu selesai, tim ini bisa kembali efektif bekerja.
Memang banyak masalah yang dihadapi. Tetapi jangan mengeluh atas permasalahan itu.
“Mari kita jadikan masalah yang ada sebagai ladang untuk berbuat kebaikan. Jadikan masalah sebagai ladang ibadah,” kata Yoni.
Menyinggung masalah politik Yoni menyampaikan, bahwa didepan Kawasan  Muka Kuning ada pemilik outsourcing yang menang. Ironis, memang. Apalagi Batam terkenal sebagai kawasan industri. Mayoritas penduduknya adalah buruh. Diatas kertas, kader serikat buruh di Batam seharusnya mampu memenangi pemilihan legislatif. Nyatanya itu sulit sekali.
Meskipun demikian, kata Yoni, janganlah kita berkecil hati. Perjuangan harus tetap dilanjutkan. Api semangat untuk melakukan perubahan harus dikorbakan.

Read More

Melintasi Batas Negara 7: Pekerjaan Rumah Kita

Ketua DPW FSPMI Provinsi Kepulauan Riau Otong Sutisna.

Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional SPEE FSPMI di Batam adalah untuk kedua kalinya. Sebelumnya, pada tahun 2009 yang lalu, SPEE FSPMI juga menyelenggarakan Rakernas di kota ini. Dan memang, pemilihan kota Batam sebagai tempat penyelenggaraan Rakernas bukan tanpa alasan. Selain sebagai daerah industri – lebih dari lima ribu perusahaan berada disini – Batam merupakan salah satu basis anggota SPEE FSPMI. Memiliki jumlah anggota terbesar nomor 2 di Indonesia.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Provinsi Kepulauan Riau Otong Sutisna saat memberikan sambutan mengaku bangga dengan penyelenggaraan Rakernas di wilayahnya. Ia berharap, rapat kerja nasional akan menghasilkan sesuatu yang istimewa untuk gerakan buruh kedepan. Rakernas diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan.
Menurut Otong, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh FSPMI, khususnya di Kepulauan Riau. Sebagai sektor yang terbesar di Batam, SPEE FSPMI harus mengambil tanggung jawab itu. Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang masih kerap terjadi.
Beberapa perselisihan itu, salah satunya adalah mengenai outsourcing. Untuk anggota SPEE FSPMI, bisa dikatakan 80% persoalan sudah selesai. Masih tersisa sekitar 20 % yang membutuhkan penyelesaian. Akan tetapi untuk sektor SPAI, galangan kapal dan logam, masih banyak permasalahan. Mereka sudah bekerja selama 5 hingga 10 tahun, akan tetapi belum juga mendapatkan kepastian kerja. Masih outsourcing, kontrak berkepanjangan, upah yang murah.
Penggunaan buruh kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan jelas merupakan bentuk pelanggaran. Tetapi meskipun pelanggaran itu sudah mendapatkan teguran, keluar nota dinas dan anjuran dari Disnaker, eksekusinya tidak ada. Akhirnya banyak perusahaan yang mengabaikan hukum.
Menyikapi hal ini, yang bisa dilakukan serikat pekerja adalah menggeruduk perusahaan itu. Proses hukum tak menyelesaikan apa-apa. Sudahlah menghabiskan waktu yang relatif lama, penyelesaiannya tak sesuai dengan yang kita harapkan.
Menurut Otong Sutisna, saat ini ada 40 kasus yang masuk ke Dinasnaker Kota Batam. Semuanya berasal dari FSPMI.
“Ini satu prestasi,” kata Otong. Disambut tepuk tangan kami semua.
Banyaknya kasus perburuhan yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, membuktikan bahwa FSPMI tidak tinggal diam ketika melihat perselisihan yang terjadi ditempat kerja. Organisasi ini aktif dalam melakukan tugas-tugas pembelaan, perlindungan dan memperjuangkan kepentingan anggota.
Tetapi juga, masih banyaknya kasus outsourcing di Batam, menandakan bahwa perjuangan Hostum (hapus outsourcing dan tolak upah murah) yang dilakukan sejak tahun 2012 belum selesai.
Selain outsourcing, permasalahan upah pun masih terjadi. Menurut Otong, saat ini ada pihak-pihak yang mengusik upah di Batam. Bahkan, ada yang melayangkan surat keberatan ke Mahkamah Agung terkait dengan adanya upah sektoral. Mereka tidak menginginkan ada upah minimum sektoral di Batam. Bahkan di Indonesia.
Selain upah dan outsourcing, persamalahan yang selanjutnya adalah terkait dengan banyaknya aktivis FSPMI yang banyak dijadikan target pemutusan hubungan kerja dan kriminalisasi. Banyak pihak yang merasa gerah dengan adanya FSPMI.  Oleh karena itu, kita perlu memikirkan agar aktivis FSPMI tetap bisa diwadahi dalam organisasi, setelah mereka kehilangan pekerjaan, misalnya.
Sayang sekali, Otong tidak merinci lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan sebuah wadah dalam organisasi bagi aktivis FSPMI yang sudah kehilangan pekerjaan. Tapi menurut saya, ini usulan yang menarik. Dalam beberapa diskusi informal, usulan seperti ini sebenarnya sudah sering muncul. Bagaimana organisasi mengambil peran yang lebih besar, tidak hanya ketika masih bekerja, tetapi juga pasca kerja.
Tentang may day.
Mulai tahun ini, peringatan hari buruh internasional diliburkan. Kita senang, karena artinya negara mengakui keberadaan kaum buruh sebagai sebuah element yang penting didalam negara. Tetapi hal itu sekaligus menjadi tantangan. Jika tahun-tahun sebelumnya may day selalu diperingati dengan aksi turun ke jalan, apakah ketika diliburkan buruh masih melakukan hal yang sama?
“Tantangan kita adalah bagaiamana mengkonsolidasikan kaum buruh, agar meskipun hari libur akan tetapi aksi tetap berjalan,” kata Otong.
Menurutnya, ini akan menjadi ukuran. Apakah serikat pekerja mampu menggerakkan kekuatan kaum buruh untuk menyampaikan tuntutan? Atau justru ini menjadi lonceng melemahnya gerakan. Ketika di hari yang diliburkan ini buruh lebih senang berdiam diri di rumah. Jika ini yang terjadi, niscaya gerakan buruh akan cenderung melemah.
Pilihan kita hanya satu. Tetap menggelorakan semangat juang kaum buruh agar mereka militan dalam melawan.
Diluar semua ikhtiar buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan, ada satu hal yang selalu kita sesalkan. Mengapa pisau kebijakan itu selalu tumpul keatas? Faktanya, tidak ada Pengusaha yang mendapatkan sanksi ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perburuhan. Jika pun ada, prosentasenya sangatlah kecil. Yang banyak mendapatkan sanksi justru buruh. Padahal jika kita meletakkan hubungan buruh dan pengusaha sebagai mitra, seharusnya mereka diletakkan pada posisi yang setara. Tidak boleh ada yang lebih diistimewakan dibandingkan dengan yang lainnya.
“Apakah Pemerintah berani mencabut ijin usaha pengusaha-pengusaha nakal?” Tanya Otong Sutisna dengan intonasi tinggi.
Suasana hening. Tak ada jawaban. Kemudian laki-laki itu melanjutkan, bahwa sesungguhnya buruh telah memberikan konstribusi yang besar kepada Negara. Karena itu sudah seharusnya pemerintah menegakkan peraturan. Kaum buruh bukanlah kelas terbawah. Bahwa buruh adalah kelas yang terhormat.
Didalam sambutannya, Otong juga menyinggung soal buruh go politics.
“Kita sudah ikut go politik,” kata Otong. Pada awalnya, kita berharap dengan adanya anggota legislatif dari buruh, kita bisa ikut memaksimalkan peran pengawasan. Tapi kenyataannya, ketika berada didalam bilik suara, suara buruh hilang.
Tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Ini menandakan bahwa kita harus lebih banyak lagi belajar. Kita perlu melakukan pedidikan politik yang lebih dimengerti oleh kaum buruh. Meningkatkan kesadaran mereka untuk berpartisipasi dalam merubah kebijakan. Kita juga perlu membahasa didalam politik.
Berbicara tentang politik, sebenarnya Batam menarik untuk dijadikan referensi. Beberapa tahun yang lalu, mereka membentuk Jasmetal. Jaringan Simpul Pekerja Metal.
Jasmetal adalah dideklarasikan pada tanggal 13 November 2008. Mempunyai Visi sebagai wadah untuk mengekpresikan hak politik pekerja dan Misi memperjuangkan peningkatan kesejahtraan pekerja melalui peran aktif mengupayakan keterwakilan pekerja dengan slogan, “Berpolitik Cerdas & Bertanggung Jawab“.  Pada awalnya, sayap politik ini diselenggarakan untuk mendukung kader buruh dalam Pemilu 2009 adalah semacam sayap politik bagi FSPMI di Batam. Terkait dengan buruh go politics, boleh dikata, FSPMI Batam adalah pelopornya.
Pada akhirnya kita berharap, Rakernas III SPEE FSPMI akan memajukan organisasi ini kedepan.

Read More

Melintasi Batas Negara 6: Retribusi Untuk Pribumi

Sriyanto mewakili Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Mari kita simak sambutan Sriyanto, mewakili Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Sebagai institusi yang berkaitan langsung dengan masalah ketenagakerjaan, sambutan Sriyanto menarik untuk diperhatikan.
Sriyanto mengaku mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Termasuk yang disampaikan oleh Otong Sutisna. Ia memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan orang nomor satu di organisasi FSPMI Kepulauan Riau ini. Semangat bung Otong, kata Sriyanto, pada intinya ingin agar buruh tidak ditindas.
Semangat yang sama, sesungguhnya juga dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja.
Ketika FSPMI menyampaikan usulan tentang hapus outsourcing dan upah murah, Disnaker pun sudah melakukan pembenahan. Baik untuk industri elektronik maupun galangan kapal.
Sriyanto tidak menampik jika banyak kendala dalam penyelesaian kasus. Oleh karena itu, ia menganggap Serikat pekerja adalah kepanjang tangan dari Dinas Tenaga Kerja. Kalau tidak ada serikat pekerja yang ikut membantu tugas pemerintah, Disnaker pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia berharap FSPMI bisa membangun kerja sama yang lebih erat, agar permasalahan keternagakerjaan bisa cepat diselesaikan.
Perda Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana yang disampaikan oleh Rizky Solihin sudah berjalan. Bahkan, menurut Solohin, Batam menjadi barometer. Banyak dari daerah lain yang berkunjung ke Batam hanya untuk meminta petunjuk terkait dengan Perda tersebut. Dimana pada intinya, didalam perda ini mengatur perihak retribusi yang harus dibayarkan oleh tenaga kerja asing. Kemudian dana tersebut dipergunakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas pekerja.
Mendengar penjelasan itu, saya penasaran untuk mengetahui lebih jauh seperti apa sebenarnya Perda IMTA yang dibangga-banggakan itu. Kepada mbah google akhirnya saya bertanya, apa yang menjadi kelebihan dari Perda tentang Izin Mempekerjakan tenaga kerja Asing yang ada di Batam. Dari sini, saya bertemu dengan tulisan YJ Naim berjudul ‘Batam Tarik Dollar Tenaga Kerja Asing.’
Tentu kita masih ingat. Saat itu bulan April tahun 2010. Ribuan pekerja galangan kapal di Batam mengamuk dengan membakar mobil, kantor, gudang dan bahkan pabrik karena tersinggung perkataan seorang tenaga kerja asing.
Kericuhan bermula di ruang kerja sebuah kantor galangan kapal di Tanjung Uncang. Beberapa orang tenaga kerja lokal, pada waktu itu, dimarahi seorang tenaga kerja asing. Parahnya, tenaga kerja asing itu menyebut seluruh orang Indonesia bodoh.
Perkataan orang asing itu menyulut emosi ribuan pekerja. Hanya berselang beberapa jam, pabrik dipenuhi buruh yang hatinya terluka karena disebut “bodoh”. Rasa nasionalisme juga membakar hati banyak pekerja lainnya yang kemudian berkumpul di halaman dalam dan luar pabrik.
Sebenarnya, beberapa orang percaya, aksi buruh pada Kamis 22 April 2010 itu adalah akumulasi dari kemarahan pekerja atas “tingkah” tenaga kerja asing dan kecemburuan atas fasilitas yang diberikan kepada pekerja asing.
Di beberapa sisi, hubungan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal memang kurang harmonis. Jabatan tenaga kerja asing sebagai “bos” membuat pekerja lokal harus menerima perintah. Apalagi, kebanyakan tenaga kerja asing diberikan fasilitas super wah dibanding buruh lokal oleh perusahaan tempat mereka bekerja yang harus terengah-engah menyusun pengeluaran uang karena gaji yang relatif kecil.
Sebagai salah satu kota industri terbesar di Asia Pasifik, sebenarnya tidak heran jika Batam dipadati tenaga kerja asing. Mereka berasal dari berbagai negara. Mulai dari Eropa, Australia, Amerika, India hingga negara jiran Singapura.
Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, pada 2011 sempat merilis terdapat 5.181 pekerja asing mencari nafkah. Diperkirakan, jumlahnya lebih banyak dari data yang dimiliki Disnaker.
Para pekerja asing menguasai hampir setengah lapangan pekerjaan, mulai dari inspektur pekerja di lapangan hingga bagian administrasi di kantor. Hal ini yang membuat pekerja lokal tergeser. Sebenarnya, pemerintah pusat sudah menyusun strategi alih tenaga kerja dengan memberlakukan iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) kepada tenaga kerja asing.
Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus membayar DPKK sebesar 100 dolar AS per bulan. Uang yang dikumpulkan itu kemudian disalurkan untuk pengembangan keahlian dan ketrampilan pekerja lokal.
Tujuannya, diharapkan keterampilan dan keahlian pekerja lokal bertambah, sehingga kemudian industri tidak lagi membutuhkan tenaga kerja asing. Dan seluruh posisi strategis perusahaan bisa dikuasai pribumi. Sayangnya, DPKK yang disetor sekitar 5.000 pekerja asing ke kas negara belum menyentuh pekerja lokal. Balai Pelatihan Kerja yang ada di Batam terkesan sepi dari kegiatan.
Pada akhir 2012, pemerintah menerbitkan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dengan PP itu, pemerintah daerah bisa menarik langsung retribusi tenaga kerja asing dan mengelola uangnya.
Pemerintah Kota Batam menyambut PP itu dengan optimistis dan langsung menyusun Perda IMTA yang disahkan awal Februari 2013.
Sesuai dengan Perda, mulai Maret 2013, tenaga kerja asing yang hendak memperpanjang IMTA diwajibkan membayar retribusi. Besarannya sama dengan DPKK yang dulu dibayarkan ke pemerintah pusat, yaitu 100 dolar AS per bulan.
Pemerintah Kota menargetkan penerimaan kas daerah sebesar Rp 24 miliar per tahun dari retribusi perpanjangan IMTA itu dengan asumsi sebanyak 2.000 orang tenaga kerja asing. Dari penerimaan itu, kata dia, sebanyak 70 persen harus dialokasikan untuk kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Sayangnya ketentuan 70 persen itu baru berlaku setelah lima tahun Perda diterapkan.
Dananya itu bisa digunakan untuk membangun dan mengoperasikan Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan kemampuan pekerja lokal. Diharapkan, dengan peningkatan kemampuan maka pekerja lokal dapat menggantikan posisi tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan. Selain itu, dana ini juga dapat digunakan untuk sertifikasi profesi berstandar internasional

Read More

Melintasi Batas Negara 5: Atas Nama Cinta

Anggota DPRD Batam Rizky Solihin

Namanya Ricky Solihin. Laki-laki ini adalah anggota DPRD Batam. Meskipun berstatus sebagai anggota dewan, namun ia tidak lagi mencalonkan kembali dalam pemilihan legislatif pada 9 April 2014 ini. Didalam Rakernas III SPEE FSPMI, politisi PKB ini hadir untuk memberikan sambutan.
Solihin memulai sambutannya dengan mengucapkan selamat kepada calon legislatif dari buruh yang terpilih sebagai anggota dewan. Buru-buru ia menambahkan, “Kalau pun itu ada.”
Kami tertawa. Bertepuk tangan sambil serentak mengucapkan satu kata, “Ammin….”
Disaat rekapitulasi suara tengah berlangsung seperti sekarang ini, dimana banyak kader FSPMI yang direkomendasikan menjadi caleg, segala hal tentang pemilu memang menarik untuk dibicarakan. Disinilah kami bisa mentertawakan kegagalan. Bahkan, merayakan kemenangan.
“Tetapi saya dengar banyak yang resah,” Solihin melanjutkan kalimatnya. Caleg buruh belum mendapatkan suara yang maksimal.
“Dicurangi,” teriak seseorang. Kami tersenyum. Bukan rahasia lagi, jika pemilu sarat dengan kecurangan. Apalagi untuk aktivis serikat buruh seperti kami, yang notabene bukan kader partai.
Pemilu juga menjadi pertanda akan hadirnya pemimpin baru. Suasana baru. Semangat baru. Itulah juga yang kita harapkan akan lahir dari gerakan buruh. Apalagi Rakernas kali ini diselenggarakan dalam suasana itu.
Di DPRD Batam, Solihin duduk di komisi empat, yang salah satunya membidangi masalah perburuhan.
“Ini adalah komisi yang paling sering didemo oleh buruh,” katanya. Tetapi ia mengambil hikmah. Seringnya menemui perwakilan buruh yang hendak menyampaikan aspirasi, membuatnya  akrab dengan para pemimpin buruh.
Solihin menuturkan, ia banyak bekerjasama dengan buruh. Terutama dalam melakukan advokasi anggaran untuk melakukan pemberdayaan dan peningkatan keahlian terhadap kaum buruh di Kota Batam. Salah satu capaian yang menonjol adalah, terkait dengan adanya Peraturan Daerah tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dana itu sekarang menjadi kewenangan daerah. Semula, asumsinya Kota Batam akan mendapatkan  pemasukan sebesar 21 milliar. Tetapi pendapatan itu melampaui target. Terkumpul dana sebesar 29 milliar. Dimana seluruh dana ini dipergunakan hanya untuk memberdayakan pekerja di Batam. Bukan untuk yang lainnya.
Sebagai anggota legislatif, Solihin mengaku sering mendapatkan keluh kesah dari berbagai pihak. Seperti, misalnya, dari Ikatan Praktisi Sumber Daya Manusia, Apindo, maupun Kadin. Tak hanya kalangan pengusaha. Hampir semua pihak berkeluh kesah. Buruh berkeluh kesah tentang lambatnya penegakan hukum. Pengusaha berkeluh kesah tentang demo buruh. Pemerintah curhat mengenai aksi-aksi buruh yang cenderung meningkat.
Mengapa setiap orang curhat?
Menurut Solihin, hal itu terjadi karena adanya krisis kepercayaan. Antar pihak tidak lagi saling percaya. Mereka saling curiga. Karena kecurigaan itu, akibatnya, semakin susah untuk menyelesaikan perselisihan. Ketika ada masalah yang muncul, bukan semangat penyelesaian yang dikedepankan. Tetapi kecurigaan dibesar-besarkan.
“Hilangkan kecurigaan itu,” kata Solihin.
Landasan penyelesaian terhadap setiap permasalahan bukanlah kecurigaan. Bukan juga atas dasar kemarahan. Geram. Dendam. Bisa jadi masalahnya sepele. Bisa diselesaikan dengan mudah. Tetapi karena kemarahan yang dikedepankan, justru hal yang mudah itu menjadi semakin rumit.
Seharusnya penyelesaian masalah didasarkan atas cinta. Dengan cinta, hal sesulit apapun akan terasa mudah diselesaikan. Solihin mengajak peserta Rakernas untuk melandasi tindakan dengan kecintaan itu. Termasuk ketika menyusun rekomendasi dalam rapat kerja, agar rekomendasi itu memiliki makna.

Read More

Terkait BPJS & Perlindungan Buruh, Ratusan Buruh Perempuan geruduk Bupati Bekasi

Aksi Buruh Metal di kantor pemda Kabupaten Bekasi

Sekitar Seratus buruh perempuan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Bekasi pada hari Kamis 24 April 2014 melakukan aksi demo di Kantor pemda Kabupaten Bekasi menuntut Bupati Bekasi serius dalam menjalankan program BPJS Kesehatan termasuk dalam proses sosilisasi dan pengawasan. Selain itu ratusan buruh metal itu juga menuntut perlindungan terhadap buruh perempuan dari diskriminasi di tempat kerja.
Bobroknya pelayanan kesehatan di Bekasi yang dikepalai oleh seorang bupati dengan latar belakang dokter sangat disesalkan oleh buruh buruh perempuan. Padahal APBD Bekasi termasuk besar di kawasan Jabodetabek.
Selain itu kepedulian pemerintah daerah Bekasi terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan dianggap sangat minim, tidak sebanding dengan banyaknya kawasan industri di Bekasi yang menyerap tenaga kerja sebanyak 400.00 pekerja dimana mayoritasnya adalah perempuan.
Dalam orasinya perwakilan buruh perempuan juga mengecam kinerja Bupati Bekasi yang mereka anggap lalai dan terlalu banyak meninggalkan kewajibannya dikarenan sibuk dengan urusan keluarganya. Sebagimana diketahui Bupati Bekasi

Buruh perempuan dikawal satpol PP Bekasi

Neneng Hasanah Yasin pernah mendatangi Rumah Buruh Bekasi Bergerak ( tempat konsolidasi buruh ) selama masa kampanye dan meminta dukungan dari pekerja khususnya pekerja perempuan. Tetapi setelah terpilih janji tersebut dilupakan begitu saja.
Demontrasi yang berlangsung sejak pukul 09:00 wib itu dijaga ketat oleh ratusan anggota satpol PP yang beberapa diantaranya adalah wanita. Demontrasi berakhir setelah beberapa perwakilan buruh metal di terima oleh perwakilan pemda.

Read More

DPR Kecewa Kinerja Satgas Outsourcing

Pembentukan Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN (Satgas Outsourcing) diharapkan dapat menyelesaikan persoalan alih daya atau outsourcing yang melanda BUMN. Sayangnya, Satgas yang terdiri dari Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) itu dinilai belum mampu memberikan kemajuan yang baik.
Masalah ini kembali mendapat sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat dan Pendapat Umum antara Komisi IX DPR dengan Satgas Outsourcing dan serikat pekerja outsourcing di BUMN (Geber BUMN) di ruang sidang Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (23/4).
Anggota Komisi IX DPR, Indra, berpendapat kerja-kerja yang dilakukan Satgas Outsourcing tidak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja di Komisi IX DPR pada 4 Maret 2014. Misalnya, batas waktu Satgas melakukan verifikasi terhadap BUMN yang melakukan outsourcing paling lambat 12 April 2014. Faktanya, sampai saat proses verifikasi belum tuntas.Satgas ternyata hanya menargetkan verifikasi kepada 21 BUMN. Padahal sebagaimana kesimpulan rapat kerja tersebut verifikasi harus dilakukan kepada seluruh BUMN.
Karena itu, Satgas diberi waktu sampai 12 Mei 2014 untuk melakukan eksekusi guna menuntaskan masalah outsourcing yang ada di BUMN. “Tidak ada lempar bola antara Menteri BUMN dan Menakertrans. Sehingga bisa dieksekusi langsung,” katanya dalam rapat di ruang sidang Komisi IX.
Indra melihat Satgas Outsourcing tidak diberi wewenang yang cukup untuk menuntaskan masalah outsourcing sebagaimana rekomendasi panja Outsourcing di BUMN. Hal itu terlihat dalam SK pembentukan Satgas yang diterbitkan pemerintah. Sehingga Satgas hanya melakukan monitoring, bukan melakukan verifikasi dan eksekusi. Indra mendorong agar Satgas mengacu pada rekomendasi Panja Outsourcing dan hasil rapat kerja di Komisi IX DPR, 4 Maret 2014. “Satgas jangan sekadar monitoring dan verifikasi. Tapi verifikasi dan eksekusi,” tegasnya.
Indra berpendapat jika masalah outsourcing di BUMN tidak dapat diselesaikan maka berdampak buruk terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan. Terutama praktik outsourcing. Sebab, BUMN adalah entitas negara yang menjadi contoh perusahaan swasta. Tapi jika masalah Outsourcing di BUMN bisa diselesaikan maka Kementerian BUMN dan Kemenakertrans dapat dikatakan berhasil menjalankan tugasnya. “Masalah outsourcing ini kalau tidak selesai imbasnya mengarah pada penyimpangan praktik outsourcing di seluruh Indonesia,” paparnya.
Selain itu Indra mengingatkan agar Satgas tidak mengarahkan penyelesaian masalah outsourcing itu ke ranah perselisihan hubungan industrial. Sebab, rekomendasi Panja Outsourcing, hasil rapat kerja dan pembentukan Satgas merupakan terobosan untuk menuntaskan masalah outsourcing di BUMN. Jika pemerintah tak kunjung menuntaskan masalah itu Indra mengaku fraksinya siap mengusung hak interpelasi.
Pada kesempatan yang sama anggota Komisi IX, Poempida Hidayatulloh, menyesalkan minimnya langkah yang ditempuh Satgas. Terutama dalam berkoordinasi dengan jajarannya di tingkat daerah seperti direksi BUMN di daerah dan Dinas Tenaga Kerja. Politisi Golkar ini masih melihat setiap lembaga di daerah mengambil keputusan sendiri. Padahal, ketika diminta menerbitkan kebijakan untuk menuntaskan masalah outsourcing, direksi bersangkutan mengaku tidak punya kewenangan.
Untuk itu Poempida menegaskan kepada Satgas agar penyelesaian masalah outsourcing di BUMN yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia diselesaikan secara nasional dan terpusat. Sehingga penuntasan masalah outsourcing BUMN yang terjadi di setiap daerah tidak berbeda-beda.
Untuk mendorong agar masalah outsourcing di BUMN segera selesai, Poempida mengusulkan audit ketenagakerjaan, khususnya terkait pelaksanaan outsourcing di BUMN. Sehingga dapat diketahui apakah praktik outsourcing yang dilakukan BUMN sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tidak. “Kita harus berkonsultasi dengan BPK untuk minta audit ketenagakerjaan di BUMN,” usulnya.
Atas dasar itu Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning, mengatakan ada lima kesimpulan dalam rapat tersebut. Pertama, Satgas diminta menyelesaikan masalah outsourcing dengan melaksanakan kesimpulan raker Komisi IX DPR dengan Menakertrans dan Menteri BUMN pada tanggal 4 Maret 2014 sesuai waktu yang ditentukan.
Kedua, Menakertrans dan Menteri BUMN dituntut memberikan kewenangan kepada Satgas agar dapat mengeksekusi kesimpulan raker tertanggal 4 Maret 2014 sebagaimana target waktu. Yaitu verifikasi dilakukan sejak 12 Maret 2014 sampai 12 April 2014. “Selanjutnya 12 April 2014 sampai dengan 12 Mei 2014 seluruh permasalahan outsourcing telah diselesaikan,” tutur anggota Komisi IX fraksi PDIP itu.
Ketiga, Komisi IX DPR akan melaksanakan rapat konsultasi dengan BPK untuk membahas audit kinerja secara khusus tentang ketenagakerjaan di BUMN. Keempat, Satgas outsourcing diminta melibatkan serikat pekerja outsourcing di BUMN (Geber BUMN) dan atau serikat pekerja di perusahaan masing-masing dalam setiap proses penyelesaian masalah outsourcing.
Kelima, Kemenakertrans dan Menteri BUMN didesak menerbitkan surat edaran kepada seluruh Disnakertrans dan Direksi BUMN, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Surat edaran itu ditujukan untuk menghentikan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja outsourcing di BUMN dengan alasan apapun.

Read More

Said Iqbal : Ini Syarat Calon Presiden Versi Buruh

Pada May Day, Buruh Akan Tentukan Dukungan Capres Pilihannya

Said Iqbal , Presiden FSPMI / KSPI

KSPI, May Day tahun ini buruh akan jadikan momentum untuk menentukan Calon Presiden yang sesuai dengan kriteria Buruh yang akan di dukung dalam Pilpres nanti.
Tetapi, kaum buruh juga akan menekankan, dukungan yang akan diberikan oleh buruh metal kepada Capres bukan hanya berdasarkan popularitas, hasil lembaga survey,karena tegas, ataupun karena kaya raya tetapi dukungan buruh akan diberikan berdasarkan kriteria dan isu Buruh kepada capres yang secara tegas dan terbuka (kontrak politik) mau menjalankan kriteria dan isu yang diminta oleh kaum buruh tersebut.
Adapun isu May Day tersebut adalah :
1. Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30 % dan Revisi KHL menjadi 84 Item.
2. Tolak Penangguhan Upah Minimum
3. Jalankan Jaminan Pensiun Wajib bagi buruh pada Juli 2015.
4. Jalankan Jaminan Kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut permenkes 69/2013 tentang tarif, ganti INA CBG’s dengan Fee For Service, audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
5. Hapus Outsourcing, khususnya Outsourcing di BUMN.
6. Sahkan RUU PRT dan Revisi UU Perlindungan TKI.
7. Cabut UU Ormas ganti dengan RUU Perkumpulan.
8. Angkat Pegawai dan guru Honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp 1 Juta per orang/per bulan dari APBN untuk Guru Honorer.
9.Sediakan Transportasi Publik dan perumahan Murah untuk Buruh.
10. Jalankan Wajib belajar 12 Tahun dan bea siswa untuk anak Buruh hingga Perguruan Tinggi.
Tentunya kesepuluh isu tersebut harus dilaksanakan secara bertahap paling lama 1- 2 tahun oleh pemerintah yang baru.
Kita juga menginginkan nantinya pada tahun pertama pemerintahan, Isu pertama yang harus dipenuhi adalah, memastikan pemerintah yang baru tidak pro upah murah dengan cara merubah KHL menjadi 84 Item, memastikan setiap buruh wajib mendapatkan jaminan pensiun pada 2015, memastikan Outsourcing BUMN dihapus di 2015, dan memastikan subsidi APBN 1 Juta untuk guru honor secara bertahap.
Untuk itu nantinya, May Day di Jakarta akan dipusatkan di Istana Negara dan dilanjutkan perayaan May Day Fiesta di Gelora Bung Karno yang akan dihadirkan oleh 120 ribu buruh se- Jabodetabek.
Terima Kasih
Said Iqbal
Presiden KSPI

Read More

Melintasi Batas Negara 4: Sambutan Hangat Teman Seperjuangan

Masing-masing perwakilan SPA FSPMI memberikan sambutan dalam Rakernas III SPEE FSPMI.

Sebagai sebuah federasi, FSPMI terdiri dari beberapa serikat pekerja anggota. Serikat pekerja yang menjadi anggota FSPMI adalah Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE), Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (SPAMK), Serikat Pekerja Logam (SPL), Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim (SPPJM), Serikat Pekerja Dirgantara (SPD), dan Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI). Serikat-serikat itu, meskipun berbeda, sesungguhnya adalah satu. Satu keluarga besar FSPMI.
Sebagai sebuah keluarga, dalam Rakernas III SPEE FSPMI ini juga dihadiri oleh perwakilan SPA FSPMI. Selain sebagai bentuk penghormatan, kehadiran perwakilan masing-masing SPA FSPMI sekaligus juga untuk meneguhkan semangat persatuan.
Pelaksanaan Rakernas masing-masing SPA FSPMI dilakukan dalam waktu yang berdekatan. SPL FSPMI dan SPPJM FSPMI menyelanggarakan Rakernas di Jogjakarta. Rakernas SPAMK FSPMI diselenggarakan di Lombok. Sementara pelaksanaan Rakernas SPAI FSPMI dipusatkan di Surabaya.
Masing-masing SPA FSPMI akan mengirimkan perwakilannya dalam masing-masing Rakernas tersebut. Mewakili SPPJM FSPMI, Sulaiman Ibrahim mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rakernas III SPEE FSPMI. Aktivis senior ini berharap, Rakernas dapat melahirkan keputusan-keputusan yang bermanfaat serta strategis bagi organisasi.
“Saya mengingatkan, bahwa generasi yang sekarang ini ada dan Anda sebagai pemimpinnya, karena ada generasi yang lalu. Karena itu saudara mempunyai kewajiban untuk melahirkan generasi yang akan datang. Generasi yang lebih maju dan lebih berkualitas,” kata Sulaiman Ibrahim. Selanjutnya pria yang juga menjadi Ketua DPW FSPMI Provinsi Lampung ini mengingatkan agar peserta Rakernas berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Senada dengan Sulaiman Ibrahim, Supano GP yang hadir mewakili SPAMK FSPMI juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rakernas III SPEE FSPMI. Evi dan Hanifah, mewakili SPL FSPMI dan SPAI FSPMI berharap agar Rakernas ini mampu menyalakan spirit perjuangan ditubuh FSPMI. SPEE tidak akan pernah mati, sebagaimana tema yang digunakan dalam Rakernas kali ini.
Bagi serikat pekerja anggota di FSPMI, Rakernas memiliki fungsi yang sangat strategis. Dan meskipun diselengarakan di hotel, tetapi didanai sendiri oleh organisasi. Pelaksanaan Rakernas menghabiskan dana ratusan juta. Ini bukan untuk berlebih-lebihan. Tetapi untuk menunjukkan, bahwa SPEE FSPMI adalah organisasi besar dan modern.
Memang disinilah kelas kita, sebagai organisasi serikat pekerja yang disebut-sebuat sebagai lokomotif gerakan kaum buruh di Indonesia. Untuk mengikuti Rakernas ini, peserta dari PC dan PUK dari luar Batam yang ikut dalam Rakernas dikenakan biaya sebesar 3 juta. Sementara peserta dari Batam dikenakan biaya sebesar 1,5 juta. Kita mampu melakukan ini. Mengapa? Karena organisasi dihidupi dari iuran anggota, bukan dari uluran tangan pengusaha maupun penguasa.
Dan karena pelaksanaan Rakernas ini dibiayai dari iuran anggota, catatan pelaksanaan Rakernas ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban. Agar mereka tahu seperti apa proses pelaksanaan Rakernas diselenggarakan. Keputusan dan gagasan apa yang dihasilkan.

Read More

Melintasi Batas Negara 3: Pantun Penyemangat dari Amzakar Ahmad

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Amzakar Ahmad memberikan sambutan dalam Rakernas III SPEE FSPMI mewakili Walikota Batam.

Spanduk didepan cukup menarik perhatian. Kalimatnya sederhana. Tapi mengena: ‘EE Gak Ada MatinyEE’. Kalimat inilah yang menjadi tema Rakernas III SPEE FSPMI.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, tema Rakernas selalu menggambarkan semangat perjuangan. Semacam pesan, bahwa organisasi ini boleh saja diterjang badai. Tetapi disetiap permasalahan yang dihadapi justru akan menempa mereka menjadi semakin dewasa. Bertambah kuat. SPEE FSPMI tak akan pernah mati.
Rakernas III SPEE FSPMI juga dihadiri oleh Walikota Batam yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kota Batam Amzakar Ahmad. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang diwakili oleh Sriyanto. Anggota DPRD Batam Ricky Solihin dan perwakilan dari SPA FSPMI.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan Seminar dan Dialog Motivasi tentang Perspektif dan Tantangan Dunia Usaha yang disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang Rahmat Gobel.
Dalam sambutannya, mewakili Walikota Batam, Amzakar Ahmad mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pusat SPEE FSPMI yang telah menunjuk Batam sebagai tempat penyelenggaraan Rakernas. Menurutnya, pilihan untuk menjadikan Batam sebagai tuan rumah Rakernas sangat tepat. Mengingat Batam adalah kota industri yang strategis. Khususnya untuk sektor industri elektronik elektrik.
“Saat ini di Batam terdapat 5.608 perusahaan. Sebagian besar bergerak disektor elektronik elektrik,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kota Batam itu.
Ia berharap, rapat kerja nasional ini akan melahirkan kebijakan organisasi yang berpihak kepada kepentingan pekerja pada satu sisi, dan dunia usaha pada sisi yang lainnya. Menurut Ahmad, sinergisitas antara pekerja dan pengusaha diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk memasuki era ASEAN Community 2015.
“Kalau tidak ada harmonisasi antara pelaku dunia usaha, maka ASEAN Community hanya akan memberikan ruang bagi masuknya arus modal, jasa dan tenaga kerja,” katanya.
Terbentuknya Komunitas ASEAN 2015 ini diharapkan dapat menjawab semua tantangan dan permasalahan yang terjadi pada Negara-Negara yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN. ASEAN Community memiliki tiga pilar penting, yaitu ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community. Komunitas ASEAN ini semula akan dilaksanakan pada tahun 2020. Tetapi dalam KTT ASEAN di Bali tahun 2013, negara peserta ASEAN sepakat menyelenggarakan “Bali Concord II” atau “Kesepakatan Bali II” lebih awal yaitu tahun 2015.
Dengan begitu tidak ada lagi sekat yang menghalangi arus perdagangan, arus budaya, arus ideologi, dan penegakan hukum di antara negara anggota. Ide ini diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan baru di antara negara-negara ASEAN. Dan tentu saja, dikarenakan komunitas ini akan diimplementasikan pada dua tahun mendatang, ASEAN Community 2015 memunculkan persaingan ketat antara negara.
Apalagi, Komunitas Ekonomi ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan juga kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Sebagai konsep integrasi ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Comunity akan menjadi babak baru dimulainya hubungan antar negara ASEAN sebagai single market dan single production base meliputi free trade area, penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, pasar tenaga kerja dan modal yang bebas, serta kemudahan arus keluar-masuk prosedur antarnegara ASEAN.
Jika Indonesia tidak mempersiapan secara matang, ASEAN Community hanya akan menyebabkan daya saing bangsa ketinggalan. Jika kita tidak siap menghadapi ini, tidak menutup kemungkinan nantinya yang mengisi rumah sakit kita adalah dokter-dokter dari Malaysia atau Singapura. Dunia industri kita  akan dipenuhi orang-orang mereka. Begitu juga dengan dosen-dosen kita. Oleh karena itu, menurut Ahmad, Rakernas III SPEE FSPMI ini perlu juga untuk mendiskusikan perihal peningkatan kompetensi dan kompetisi para pekerja.
Terkait dengan upah minimum, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam juga menjadi salah satu dinas yang iktu serta melakukan survey. Menurut Ahmad, sejauh ini pihaknya selalu melakukan intervensi terhadap harga. Hal ini dilakukan agar inflansi tetap terkendali. Tidak terlalu tinggi.
Bagi saya, ketika Amzakar Ahmad menyinggung tentang upah — meskipun hanya secara singkat — hal itu menjadi indikator bahwa isu perjuangan yang diusung FSPMI sudah menjadi perhatian. Upah sudah menjadi isu penting yang menjadi perhatian khusus bagi para penyelenggara kebijakan.
Amzakar Ahmad mengakhiri sambutannya dengan sebuah pantun: Memancaing ikan diwaktu pagi, dapat seekor ikan kerapu. Harapan saya melalui Rakernas III ini, Serikat Pekerja Metal Indonesia semakin maju.
Sesaat setelah Ahmad membacakan pantun itu, kami memberikan tepuk tangan meriah. Seperti mendapatkan kehormatan, ketika seorang kepala dinas sengaja membacakan sebuah pantun yang khusus ditujukan untuk acara ini.

Read More

Melintasi Batas Negara 2: Seperti Teman Lama yang Berjumpa Kembali

Di Bandar Udara Internasional Hang Nadim, kami dijemput kawan-kawan FSPMI Batam.

Setelah terkantuk-kantuk selama satu jam di boarding room Bandara Soekarno Hatta, akhinrua pengumuman itu terdengar. Penumpang Lion Air tujuan Batam dengan nomor pesawat JT 376 diminta naik ke pesawat. Saya segera bergegas.
Didalam pesawat, saya duduk di kursi nomor 28D. Disebelah saya Herfin. Sementara diujung sana, dekat jendela, seseorang warga Negara asing. Sama seperti saya, Herfin juga menjadi salah satu anggota Tim Media FSPMI yang ikut meliput jalannya Rakernas III SPEE FSPMI. Selesai mengikuti rangkaian Rakernas dari Batam hingga Singapura, kami berencana kembali ke Batam untuk mengisi pelatihan menulis.
Tak lama kemudian, Pramugari meminta kami bertiga untuk pindah tempat duduk, dekat pintu darurat. Rupanya dikursi dekat pintu darurat itu diduduki oleh ibu-ibu. Kami berpindah tempat duduk. Ternyata untuk duduk disamping pintu darurat pesawat tidak bisa sembarang orang. Penumpang yang duduk disamping pintu tersebut memenuhi persyaratan tertentu.
Kami diberi penjelasan oleh Pramugari tentang prosedur membuka emergency exit apabila ada hal darurat terjadi. Keuntungan lain adalah ada ruang yang cukup lega di depan kursiuntuk berselonjor kaki. Ada lagi, di dekat Emergency Exit itu ada kursi yang harus diduduki oleh pramugari cantik ketika pesawat sedang take off, landing atau memasuki turbulensi. Ini menjadi hiburan tersendiri.
Ini pesawat serasa milik sendiri. Maklumlah, rombongan kami berjumlah puluhan orang, dengan kursi yang saling berdekatan. Bercanda. Saling ledek sesama teman. Berbeda sekali jika dibandingkan dengan naik pesawat sendiri. Sepi.
Selama penerbangan, saya menghabiskan waktu dengan membaca majalah yang disediakan secara cuma-cuma. Tertulis dimajalah itu berbagai destinasi yang menarik hati. Semacam promosi agar mereka yang membaca mengunjunginya. Jenuh membaca, pemandangan diluar sana menjadi sasaran berikutnya. Ketika berada didalam pesawat, saya suka berlama-lama memandang keluar. Melihat laut yang membentang, sungai yang mengular, pulau-pulau kecil di pinggiran Sumatera. Ajaib sekali rasanya bisa terbang seperti ini untuk melintasi ruang dan waktu.
Sesampainya di Bandar Udara Internasional Hang Nadim, kami mengantri di tempat pengambilan bagasi untuk mengambil barang bawaan kami. Ke Batam, kami memang sengaja membawa sekardus buku ‘Cerita dari Bekasi.’
Bandar Udara Hang Nadim merupakan bandar udara internasional yang terletak dikelurahan Batu Besar, kecamatan Nongsa, kota Batam, provinsi Kepulauan Riau. Bandar udara ini mendapatkan nama dari Laksamana Hang Nadim yang termahsyur dari Kesultanan Malaka.
Diluar, kawan-kawan FSPMI Batam sudah menunggu. Mereka sengaja menjemput kami untuk selanjutnya menuju tempat penyelenggaraan Rakernas dengan menggunakan travel. Senang sekali diperlakukan istimewa layaknya keluarga sendiri. Nama-nama seperti Yoni Mulyo Widodo, Frezi Anwar, Herlina, Juli Efiani, Diana Sari, Wita Sumarni, dan kawan-kawan lain dari Batam menyambut kami dengan hangat. Kami diperlakukan seperti teman lama yang datang kembali untuk bertamu. Meski sebenarnya, banyak diantara mereka baru sekali ini bertemu. Saya menjadi salah satu.
Disinilah saya sekarang. Batam. Menghirup udaranya. Menginjakkan kaki di tanahnya.
Ini adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau, yang terletak diantara Selat Malaka dan Singapura. Puluhan tahun yang lalu, sebelum  mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Meskipun demikian, di pulau ini terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara.
Menurut situs Badan Pengusahaan Batam, pada tahun 1970-an Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Batam, maka dibangun berbagai insfrastruktur modern yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik.
Beberapa tahun belakangan ini telah digulirkan penerapan Free Trade Zone Batam (FTZ Batam), Bintan, dan Karimun yang mengacu pada UU No 36 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan kemudian dirubah beberapa kali melalui PERPU, sehingga di undangkan menjadi UU no 44 tahun 2007. Ada juga Undang-Undang 36 tahun 2000 Tentang ” Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang Undang serta masih banyak Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan FTZ Batam. Kemudian di saat masa akhir jabatan anggota DPR Pusat tahun 2009, bersama dengan pemerintah pusat dibahas mengenai UU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan memayungi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di daerah Batam dan daerah lainnya di Indonesia.
Berbagai kemajuan telah banyak dicapai selama ini, seperti tersediannya berbagai lapangan usaha yang mampu menampung angkatan kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena semakin maraknya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Batam tumbuh sebagai daerah yang berkembang pesat.
Tidaklah berlebihan jika kemudian SPEE FSPMI menjadikan Batam sebagai tempat untuk menggelar Rakernas mereka.

Read More

Melintasi Batas Negara 1: Menghadiri Rakernas III SPEE FSPMI

Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 376 tujuan Batam yang akan kami tumpangi mengalami keterlambatan.

Menunggu.
Bagi saya, tidak ada yang lebih menjenuhkan selain daripada itu. Sabtu, 19 April 2014, pesawat yang akan menerbangkan saya dari Jakarta ke Batam mengalami delay selama kurang lebih 60 menit. Bagi sebagian orang, keterlambatan penerbangan bukanlah sebuah masalah. Tetapi bagi saya, itu menjadi pengalaman yang tidak terlampau menyenangkan. Waktu yang hilang percuma. Kejenuhan yang menyiksa.
Saya harus bangun jam empat pagi dan berangkat tepat setelah adzan subuh berkumandang untuk memastikan tidak terlambat hingga di Bandar Udara Soekarno Hatta. Tetapi dengan seenaknya petugas memberitahukan jika pesawat belum siap. Dengan terpaksa penerbangan harus tertunda. Hanya dengan kata, maaf.
Dalam hal terjadi keterlambatan penerbangan (flight delayed), maskapai penerbangan seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpangnya.  Ganti rugi yang wajib diberikan oleh maskapai penerbangan kepada penumpang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Dimana keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman dan makanan ringan.
Jika keterlambatan lebih dari 90 menit sampai dengan 180 menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam dan memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, apabila diminta oleh penumpang. Sedangkan untuk keterlambatan lebih dari 180 menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan slang atau malam dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya.
Kami tidak mendapatkan ganti rugi itu. Lagi pula, tidak ada satu pun diantara kami yang memintanya. Ini sekaligus mengigatkan saya kepada watak kapitalis, tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi hak orang lain jika orang itu tidak meminta. Dalam situasi seperti ini, bisa jadi diam adalah pilihan yang tepat. Mengeluh dan mengumpat tidak akan mempercepat kedatangan pesawat.
Maka beginilah akhirnya. Kami menghabiskan waktu dengan berdiskusi, memainkan game dan media sosial melalui handphone, hingga tidur-tiduran disandaran kursi bandara. Saya sendiri bolak-balik dari satu sudut ke sudut yang lain untuk menghilangkan kejenuhan.
Kepergian kami ke Batam dalam rangka mengikuti Rapat Kerja Nasional III SPEE FSPMI yang diselenggarakan di Hotel Golden View yang terletak di Bengkong, Batam. Rakernas akan berlangsung dari tanggal 19 ~ 21 April 2014 dan dilanjutkan kunjungan kerja ke National Trades Union Congress (NTUC) di Singapura, hingga 22 April 2014.
Rakernas selalu menarik perhatian saya. Ini adalah kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat Pimpinan Pusat SPEE FSPMI yang dilaksanakan diantara dua Munas. Rakernas diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan merupakan forum konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan evaluasi ditingkat pimpinan pusat dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program dan pegembangan organisasi, yang berwenang untuk mengevaluasi program kerja Pimpinan Pusat SPEE FSPMI, merekomendasikan program kerja tahunan, menetapkan keputusan penting lainnya, menentukan pengertian “Kondisi Luar Biasa” dan menindaklanjuti hasil laporan Tim Internal Auditor (jika ada).
Oleh karena itu, Rakernas bukanlah rapat kerja biasa. Ia menjadi istimewa. Dihadiri oleh Pengurus Pimpinan Pusat SPEE FSPMI, Pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI yang diberi mandate, Utusan Dewan Pimpinan Pusat yang diberi mandate, Utusan Pimpinan Unit Kerja yang diberi mandate dan utusan Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI yang diberi mandate, dimana Rakernas dilaksanakan.
Diantara orang-orang hebat itulah sekarang saya berada. Ini adalah pengalaman pertama saya menghadiri Rakernas SPEE FSPMI, mengingat saya selama ini aktif di sektor SPAI FSPMI. Pengalaman pertama ke Batam. Pengalaman pertama ke Singapura. Dan sebagaimana lazimnya pengalaman pertama, ia selalu menjadi catatan yang tak mudah untuk dilupakan.

Read More

Said Iqbal KSPI : Rayakan May Day 2014 , Buruh Akan All Out

Rayakan May Day 2014, Buruh Akan All Out

Presiden FSPMI ( Said Iqbal )

Hampir Satu Juta Buruh Metal di seluruh Indonesia akan merayakan May Day (1 Mei 2014) dengan Aksi besar – besaran, khusus di Jakarta aksi May Day akan dilakukan dengan Long March dari Bundaran HI menuju Istana Negara. Kemudian siang harinya akan diselenggarakan May Day Fiesta di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan,Jakarta, yang akan diikuti oleh 120.000 buruh metal se- Jabodetabek.
Aksi May day ini juga serempak akan dilakukan di 20 Provinsi (fokus di kantor Gubernur : Bandung, Semarang,Surabaya, Batam,Aceh,Medan,Lampung, Makasar,Gorontalo,Manado,Samarinda,Pontianak dan Papua). Walaupun 1 Mei telah ditetapkan sebagai Hari libur nasional tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat para buruh untuk terus berjuang menyuarakan tuntutan – tuntutannya, apalagi tahun ini adalah tahun penting bagi bangsa Indonesia mendapatkan Presiden baru yang akan membawa Indonesia lebih baik 5 tahun kedepan.
Oleh karenanya tema besar KSPI dalam May day Tahun ini adalah “Menata Ulang Indonesia,Mewujudkan Negara Sejahtera (Wellfare State)”.
Untuk itu,isu yang nantinya akan disuarakan dalam May day adalah :
1. Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30 % dan Revisi KHL menjadi 84 Item.
2. Tolak Penangguhan Upah Minimum
3. Jalankan Jaminan Pensiun Wajib bagi buruh pada Juli 2015.
4. Jalankan Jaminan Kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut permenkes 69/2013 tentang tarif, ganti INA CBG’s dengan Fee For Service, audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
5. Hapus Outsourcing, khususnya Outsourcing di BUMN.
6. Sahkan RUU PRT dan Revisi UU Perlindungan TKI.
7. Cabut UU Ormas ganti dengan RUU Perkumpulan.
8. Angkat Pegawai dan guru Honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp 1 Juta per orang/per bulan dari APBN untuk Guru Honorer.
9.Sediakan Transportasi Publik dan perumahan Murah untuk Buruh.
10. Jalankan Wajib belajar 12 Tahun dan bea siswa untuk anak Buruh hingga Perguruan Tinggi.
Terima Kasih
Said Iqbal
Presiden KSPI

Read More

Lomba Menulis Departemen Perempuan FSPMI Diperpanjang

Seharusnya pada tanggal 15 April 2014 kemarin, lomba menulis untuk memperingati Hari Kartini yang diselenggarakan oleh Departemen Perempuan FSPMI sudah berakhir. Tetapi karena adanya permintaan untuk memperpanjang waktu perlombaan, dengan beberapa pertimbangan akhirnya panitia melakukan perpanjangan. “Ini dimaksudkan agar kawan-kawan yang belum menyelesaikan tuliasannya memiliki kesempatan untuk ikut lomba ini,” kata Mundiah dari Departemen Perempuan FSPMI.
Lomba diperpanjang hingga hari Sabtu, 19 April 2014 pukul 24:00 WIB. Setelah pukul 24:00 WIB, lomba akan ditutup karena juri akan melakukan musyawarah untuk menentukan pemenang. Pengumuman pemenang akan dilakukan di Web ini bertepatan dengan Hari Kartini, 21 April 2014 pukul 10.00 WIB.
Sebagai informasi, tema lomba menulis ini “Saatnya Perempuan Bicara” dengan peserta anggota perempuan FSPMI. Naskah dikirimkan ke alamat e-mail berikut: infokomburuh@gmail.com dan di CC ke: atundoank79@gmail.com, hanipahdiono@gmail.com dan kahar.mis@gmail.com dengan subjek email: PEREMPUAN BICARA.
Selain lomba menulis, masih dalam rangka memperingati Hari Kartini, kami juga mengadakan lomba fotografi. Kali ini pesertanya adalah perempuan dan laki-laki. Adapun yang menjadi objek foto adalah: “Saatnya Perempuan Bicara!”
Adapun ketentuan lengkapnya adalah sebagai berikut:
- Peserta untuk anggota FSPMI, baik laki-laki maupun perempuan.
- Tema lomba foto ini adalah: SAATNYA PEREMPUAN BICARA
- Olah digital diperbolehkan sebatas kontras, level, saturasi, cropping yang standar
- Foto dikirim di e-mail: infokomburuh@gmail; maxie.ellia@gmail.com; mike.latuwael@gmail.com dan jevon.jc@gmail.com.
- Ukuran besar file minimal 500 KB
- Peserta memberikan judul dan keterangan (description maksimal 1 paragraf) pada setiap foto yang diikutsertakan. Jumlah foto yang diikutsertakan tidak dibatasi.
- Lomba foto ini dibuka pada tanggal 15 April 2014 dan ditutup pada tanggal 19 April 2014 jam 24:00. Nama-nama pemenang akan diumumkan pada tanggal 21 April 2014.
- Seluruh naskah yang masuk menjadi hak milik FSPMI. Dan bagi naskah yang dianggap layak akan diterbitkan di Koran Perdjoeangan, Website FSPMI dan akan dibukukan.
- Setiap penulis yang mengirimkan tulisan akan mendapatkan souvenir. Sedangkan tiga tulisan terbaik mendapatkan Piagam Penghargaan dan hadiah menarik dari dari Departemen Perempuan FSPMI.
- Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
Berikut adalah daftar peserta lomba yang sudah naskahnya sudah diterima oleh Dewan Juri:

NO	NAMA PENULIS	JUDUL TULISAN	ALAMAT
1	Andika Tertiarini, Amd	Ibuku Wanita Luar Biasa	PT. Narumi Indonesia, Bekasi
2	Kusuma Dewi	Jeritan Seorang Anak Buruh	PT. Panasonic Industrial Devices Indonesia, Karawang
3	Tuti Yulistiawati	Emansipasi adalah Perjuangan dan Pengorganan	PT. Musashi, Bekasi
4	Lailatul Fitria	Jadikan Kerjamu, Semata-mata Hanya Karena Ibadah Kepadanya	PT. JAI, Pasuruan
5	Susi	Buruh Perempuan yang Berjuang	PT. Sentraco Garmindo, Tangerang
6	Mundiah	Merintis Pergerakan	PT. PEMI, Tangerang
7	Mundiah	Ketuk Pintu Strategi Pemilu	PT. PEMI, Tangerang
8	Djarwati Mini Rahayu	Takdirku Bukan Mimpiku	PT. Xacti Indonesia, Cimanggis
9	Ahyati	Semangat Kartini Modern	PT. Daelim Indonesia, Bekasi
10	Siti Qomariah	Quo Vadis Gender Quality	CV GUPI, Tangerang
11	Tri Setianingsih	Perjuangan Wanita Karir	PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA
12	Kusuma Dewi	Seruan Buruh Perempuan	PT. Panasonic Industrial Devices Indonesia, Karawang
13	Widiarti	Move On	PT. Uniflek Kemasindah
14	Yuli Kusmini	Kisahku	PT. Uniflex Kemasindah
15	Anik Wijayati	Tantangan Sebagai Bakor	PT. PEMI, Tangerang
16	APRIL EVANNI	Indah Dalam Kenangan	PT. PEMI, Tangerang
17	Yanti Sri Rejeki	Oh.. Ibu Pekerja	PT. Musashi, Bekasi
18	Anita Tourisia	Perempuan Juga Bisa	PT.Toshiba, Bekasi
19	Puji Astuti Hadiyati	PRT yang Luar Biasa	PT. Indokarlo Perkasa, Bogor
20	Jazilah.	Menyoal Respon Maksimal Pemerintah terhadap Segala Bentuk Kekerasan Perempuan	Pasuran
21	Yosi Susilowati	Seberkas Cahaya Lilin di Kegelapan Kota Purwakarta	PT. DADA INDONESIA Purwakarta
22	Yeni Kartikasari	Mujahidah (Pejuang Perempuan) dari Kota Purwakarta	PT. DADA INDONESIA Purwakarta
23	Karina Expradana	Perempuan Bicara	PT. Epson, Batam
24	Nurhidayah	The Power of Single Parent	PT. Epson, Batam
25	Alvina	Tulang Rusuk Bukan Tulang Punggung	PT. Epson, Batam
26	Alvina	Kartini Itu Adalah Ibuku	PT. Epson, Batam
27	Siti Jumaeni	“Abing Kangen MAmah…”	PT. Panasonic Healthcare Indonesia, Bekasi
28	Purwaningsih	Kasih Ibu Tak Terhingga Sepanjang Massa	PT. JAI, Pasuruan
29	Chaerun Nissa	Diantara	PT. Musashi, Bekasi
30	Sri Wahyuni	Wanita Itu Kuat	PT. Omron Indonesia, Bekasi
31	Ratna Dewi	Namaku Rani	PT. Nesinak Industries, Bekasi

Read More

LOMBA FOTO PEREMPUAN BICARA

Foto: Internet

Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Departemen Perempuan dan Tim Media FSPMI mengadakan lomba foto. Peserta lomba bebas menggunakan segala tipe kamera (DSLR, Pocket, Smartphone Camera).
Peraturan Peserta
- Peserta untuk anggota FSPMI, baik laki-laki maupun perempuan.
- Tema lomba foto ini adalah: SAATNYA PEREMPUAN BICARA 
- Olah digital diperbolehkan sebatas kontras, level, saturasi, cropping yang standar
- Foto dikirim di e-mail: infokomburuh@gmail; maxie.ellia@gmail.com; mike.latuwael@gmail.com dan jevon.jc@gmail.com.
- Ukuran besar file minimal 500 KB
- Peserta memberikan judul dan keterangan (description maksimal 1 paragraf) pada setiap foto yang diikutsertakan. Jumlah foto yang diikutsertakan tidak dibatasi.
- Lomba foto ini dibuka pada tanggal 15 April 2014 dan ditutup pada tanggal 19 April 2014 jam 24:00. Nama-nama pemenang akan diumumkan pada tanggal 21 April 2014.
- Seluruh naskah yang masuk menjadi hak milik FSPMI. Dan bagi naskah yang dianggap layak akan diterbitkan di Koran Perdjoeangan, Website FSPMI dan akan dibukukan.
- Setiap penulis yang mengirimkan tulisan akan mendapatkan souvenir. Sedangkan tiga tulisan terbaik mendapatkan Piagam Penghargaan dan hadiah menarik dari dari Departemen Perempuan FSPMI.
- Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

Jakarta, 15 April 2015
Tim Media dan Departemuan Perempuan DPP FSPMI

Read More

Perempuan FSPMI Peringati Hari Kartini

Buruh Perempuan FSPMI peringati Hari Kartini dengan Lomba Cerdas Cermat di PT. Kepsonic Indonesia (13/4)

Sebagian besar diantara kita sudah tidak asing lagi dengan Hari Kartini. Hari itu akan jatuh  setiap tanggal 21 April 2014. Meskipun begitu, kawan-kawan perempuan FSPMI sudah menyelenggarakan berbagai lomba untuk yang ditujukan untuk menyambut Hari Kartini.
Di Bekasi, perlombaan sudah dimulai dari hari ini, dengan melakukan lomba cerdas cermat, yang diselenggarakan di PT. Kepsonic Indonesia. Minggu, 13 April 2014.
Sedangkan puncak peringatan akan dilakukan pada tanggal 20 April 2013, dengan menggelar aneka perlombaan seperti Lomba Orasi, Baca Puisi, Aerobik, dan Rias Wajah serta Kreasi Jilbab. Anggota FSPMI dari Kawasan Ejip, MM2100, Jababeka, Hyunday, Gobel, dan Delta Cilicon sudah memastikan untuk ikut dalam kegiatan ini.
Selain itu, FSPMI juga mengadakan lomba menulis, khusus untuk anggota perempuan FSPMI dengan mengambil tema “Saatnya Perempuan Bicara”. Lomba ini sudah dimulai sejak bebera minggu yang lalu dan akan ditutup tanggal 15 April 2014 nanti. Berdasarkan informasi yang didapat dari panitia, saat ini sudah ada 13 tulisan yang masuk. Selain memperebutkan hadiah yang menarik dari Direktorat Perempuan DPP FSPMI, nantinya, seluruh naskah peserta akan diterbitkan dalam bentuk buku.

NO	NAMA PENULIS	JUDUL TULISAN
1	Andika Tertiarini, Amd	Ibuku Wanita Luar Biasa
2	Kusuma Dewi	Jeritan Seorang Anak Buruh
3	Tuti Yulistiawati	Emansipasi adalah Perjuangan dan Pengorbanan
4	Lailatul Fitria	Jadikan Kerjamu, Semata-mata Hanya Karena Ibadah Kepada-Nya
5	Susi	Buruh Perempuan yang Berjuang
6	Mundiah	Merintis Pergerakan
7	Mundiah	Ketuk Pintu Strategi Pemilu
8	Djarwati Mini Rahayu	Takdirku Bukan Mimpiku
9	Ahyati	Semangat Kartini Modern
10	Siti Qomariah	Quo Vadis Gender Quality
11	Tri Setianingsih	Perjuangan Wanita Karir
12	Kusuma Dewi	Seruan Buruh Perempuan
13	Widiarti	Move On
14	Yuli Kusmini	Kisahku

Read More